Kasus Wali Kota Pasuruan, KPK Panggil Sejumlah Kepala Dinas

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah kepala dinas dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

Mereka yang dipanggil adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Pemkot Pasuruan Ermita, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Pasuruan P Rudyanto, dan Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Pasuruan Bambang Pramono.

Selain itu, KPK juga memanggil seorang pegawai negeri sipil pada RSUD Kota Pasuruan, M Rizal.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Pasuruan, KPK Kantongi Identitas Trio Kwek-Kwek

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk WTH (staf kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (6/11/2018).

Dalam kasus ini, Wali Kota Pasuruan Setiyono diduga menerima uang Rp 115 juta dari Muhamad Baqir.

Menurut KPK, diduga sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa Setiyono akan mendapatkan jatah 10 persen dari nilai proyek sebesar Rp 2,2 miliar yang akan dikerjakan oleh Baqir.

Baca juga: Golkar Bakal Nonaktifkan Wali Kota Pasuruan dari Kepengurusan Partai

Proyek itu adalah proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan pusat layanan usaha terpadu pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemkot Pasuruan.

Selain Setiyono dan Baqir, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka.

Masing-masing yakni staf ahli sekaligus pelaksana harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo dan staf kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto.