Anggota Komisi IX: Jangan Kirim TKI Tanpa Ada Kejelasan dari Arab Saudi

Kompas.com - 05/11/2018, 19:43 WIB
Politisi Partai Golkar Ichsan Firdaus saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018). Reza JurnalistonPolitisi Partai Golkar Ichsan Firdaus saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Ichsan Firdaus tak sepakat jika pemerintah mencabut moratorium atau penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi pasca-eksekusi mati pekerja migran asal Majalengka, Tuti Tursilawati, pada 29 Oktober 2018 lalu.

Menurut Ichsan, Arab Saudi harus lebih dulu memberikan kepastian soal jaminan perlindungan terhadap TKI dan posisi pemerintah Indonesia.

Mengingat, eksekusi mati terhadap Tuti dilakukan tanpa notifikasi atau pemberitahuan resmi lebih dulu kepada perwakilan Pemerintah Indonesia.

"Kami tolak pencabutan moratorium itu sebelum ada kejelasan. Kita perlu memperjelas posisi kita dulu," ujar Ichsan dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2018).

Baca juga: Pemerintah Diminta Batalkan Rencana Pengiriman 30.000 TKI ke Arab Saudi

"Kami tetap menolak sampai ada kesepakatan perjanjian yang real untuk bagaimana perlindungan terhadap tenaga kerja kita di sana sehingga kemudian Arab Saudi betul-betul punya tanggung jawab terhadap pekerja migran kita," tuturnya.

Ichsan pun mengkritik penandatanganan MoU atau nota kesepahaman antara Indonesia dan Arab Saudi mengenai Sistem Penempatan Satu Kanal serta rencana pengiriman 30 ribu TKI.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menilai, kesepakatan antara kedua negara dalam bentuk MoU belum cukup kuat untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

Ichsan mengatakan, pasca-eksekusi mati TKI asal Majalengka, Tuti Tursilawati pada 29 Oktober 2018 lalu, pemerintah harus membuat perjanjian yang lebih memiliki kekuatan hukum untuk melindungi para pekerja migran.

Baca juga: Eksekusi Mati Tuti Tanpa Notifikasi, Pemerintah Arab Saudi Dinilai Langgar Hukum Internasional

"Sehingga jangan sekali-kali mengirimkan tenaga kerja Indonesia tanpa ada kejelasan aturan main," kata politisi dari Partai Golkar itu.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia menyepakati kerjasama bilateral Sistem Penempatan Satu Kanal (one channel) pekerja migran Indonesia dengan pilot project 30 ribu pekerja yang diberangkatkan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Status Pegawai yang Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Pegawai Sudah Tahu Apakah Akan Dibina atau Diberhentikan

Soal Status Pegawai yang Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Pegawai Sudah Tahu Apakah Akan Dibina atau Diberhentikan

Nasional
Jubir: Wapres Minta Pembangunan di Papua Jangan Dihambat dengan Persoalan Politik dan Keamanan

Jubir: Wapres Minta Pembangunan di Papua Jangan Dihambat dengan Persoalan Politik dan Keamanan

Nasional
UPDATE 21 Juni: 84.418 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 21 Juni: 84.418 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 87 Kabupaten/Kota Lebih dari 70 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 87 Kabupaten/Kota Lebih dari 70 Persen

Nasional
UPDATE 21 Juni: Sebaran 14.536 Kasus Baru di 33 Provinsi, Jakarta Tembus 5.000 Kasus

UPDATE 21 Juni: Sebaran 14.536 Kasus Baru di 33 Provinsi, Jakarta Tembus 5.000 Kasus

Nasional
Rekor 14.536 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Rekor 14.536 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
PPKM Mikro Akan Diperkuat, Panglima TNI: Efektif Tekan Covid-19

PPKM Mikro Akan Diperkuat, Panglima TNI: Efektif Tekan Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Juni: Ada 147.728 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Juni: Ada 147.728 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 124.845

UPDATE 21 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 124.845

Nasional
UPDATE 21 Juni: 54.956 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Juni: 54.956 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19, TNI, dan Polri Gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan di 29 Daerah Zona Merah

Satgas Covid-19, TNI, dan Polri Gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan di 29 Daerah Zona Merah

Nasional
Denda Pelanggaran Prokes di Indonesia Dinilai Kemurahan, Epidemiolog: Bagaimana Masyarakat Mau Patuh..

Denda Pelanggaran Prokes di Indonesia Dinilai Kemurahan, Epidemiolog: Bagaimana Masyarakat Mau Patuh..

Nasional
UPDATE 21 Juni: Tambah 9.233, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.801.761

UPDATE 21 Juni: Tambah 9.233, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.801.761

Nasional
UPDATE: Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2 Juta

UPDATE: Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2 Juta

Nasional
Soal Presiden Tiga Periode, Golkar: Masyarakat Tak Mau Lihat ke Belakang

Soal Presiden Tiga Periode, Golkar: Masyarakat Tak Mau Lihat ke Belakang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X