Beredar Pesan Polisi Jebak Pengendara yang Ajak "Damai", Polri Sebut Hoaks

Kompas.com - 03/11/2018, 11:50 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar razia penertiban kendaraan umum di Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2014). Puluhan angkutan umum tidak layak beroperasi terjaring dalam razia itu.KOMPAS.com/FITRI PRAWITASARI Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar razia penertiban kendaraan umum di Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2014). Puluhan angkutan umum tidak layak beroperasi terjaring dalam razia itu.

KOMPAS.com – Saat ini tersebar informasi di pesan berantai WhatsApp yang menyebutkan bahwa petugas polisi akan menerima imbalan apabila menemukan masyarakat yang berusaha melakukan " suap" terhadap petugas di lapangan.

Dalam pesan yang disebut berasal dari Mabes Polri itu, polisi yang melakukan razia di jalanan akan sengaja memancing atau "menjebak" pengendara yang terkena tilang untuk "damai" di tempat.

Pelanggar tidak perlu membayar tilang dan mengikuti sidang di pengadilan. Permasalahan selesai hanya dengan memberikan sejumlah " uang damai" kepada petugas yang melakukan tilang.

Informasi dalam pesan berantai itu juga menyebutkan, jebakan dilakukan oleh petugas atas instruksi Kapolri. Ada imbalan yang tersedia untuk setiap masyarakat yang terbukti melakukan suap.

"Bagi polisi yang bisa membuktikan ada warga yg menyuap Polisi, Polisi tersebut mendapatkan bonus sebesar Rp 10 juta / 1 warga dan Penyuap kena hukuman 10 tahun," begitu keterangan yang tertulis di pesan berantai yang beredar.

Informasi yang tersebar melalui pesan berantai WhatsApp menyebut polisi akan terima imbalan apabila ada pengendara beri uang damai.KOMPAS.com Informasi yang tersebar melalui pesan berantai WhatsApp menyebut polisi akan terima imbalan apabila ada pengendara beri uang damai.

Polri membantah

Namun, saat dilakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, menyebutkan bahwa informasi itu tidak benar.

"Tidak ada (aturan demikian di kepolisian)," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (3/11/2018) pagi.

Ia juga menyebut pesan yang beredar ini tidak memiliki sumber yang jelas. Dengan demikian, informasi di dalamnya tidak dapat dibenarkan.

"Kalau ini tidak jelas sumbernya. Kalau resmi harus ada kop satuan kerja, tanggal pemberitahuan, dan ada tanda tangan pejabat yang berkompeten mengeluarkan," ujarnya.

Pengendara yang terkena tilang memang tidak dibenarkan untuk memberikan uang kepada petugas, diminta ataupun tidak.

Menurut Dedy, siapa saja yang melanggar aturan lalu lintas dan terkena tilang harus membayar denda kepada negara dan mengikuti persidangan di pengadilan negeri pada waktu yang telah dijadwalkan.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Nasional
Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Nasional
Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Nasional
Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Nasional
Kode 'B1' dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Kode "B1" dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Nasional
TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

Nasional
Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional

Close Ads X