Salinan Putusan Gugatan OSO Belum Dipublikasikan, Ini Penjelasan MA

Kompas.com - 31/10/2018, 18:59 WIB
Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi saat ditemui di gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoJuru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi saat ditemui di gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi (judicial review) yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

OSO mengajukan uji materi terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Namun, salinan putusan uji materi secara lengkap belum dipublikasikan.

Juru Bicara MA Suhadi menjelaskan, salinan putusan gugatan uji materi OSO sedang disusun dan dalam waktu dekat akan diumumkan kepada publik.

Baca juga: Bawaslu Sesalkan MA Kabulkan Permohonan Uji Materi OSO

“Kami tunggu dari pihak manajemen perkara terkait salinan putusan tersebut dari asisten yang akan memberikan informasi. Nanti selesai minutasi mungkin tidak lama,” kata Suhadi, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/10/2018).

Minutasi merupakan proses penyusunan putusan (termasuk petikan putusan) yang dilakukan oleh panitera pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi, dan penandatanganan putusan, pembuatan serta pengiriman salinan putusan hingga publikasi putusan.

“Saya kira paling lama minggu depan,” kata Suhadi.

Suhadi mengatakan, penanganan perkara di Mahkamah Agung mulai dari pendaftaran perkara hingga putusan telah harus memenuhi standar operasional prosedur yang berlaku.

“Jadi kan, proses putusan perkara diputuskan oleh majelis hakim, lalu disusun oleh panitera pengganti. Kemudian dikoreksi oleh pembaca satu (anggota majelis hakim), lalu dikoreksi oleh pembaca tiga (ketua majelis hakim), baru itu bisa dipublikasikan,” jelas Suhadi.

Baca juga: Menurut Pakar Hukum, OSO Belum Tentu Lolos jadi Caleg DPD

Mengenai substansi putusan, Suhadi enggan mengungkapkan karena secara etika hakim tidak boleh mengomentari putusan.

Pendapat majelis hakim juga bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X