Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tunjuk Syafiq Mughni sebagai Pengganti Din Syamsuddin

Kompas.com - 26/10/2018, 21:52 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comPresiden Joko Widodo mengangkat Syafiq A. Mughni menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban.

Syafiq menggantikan pejabat sebelumnya, Din Syamsuddin yang mengundurkan diri pada 21 September 2018 lalu.

“Iya, pengangkatan Syafiq didasarkan pada surat Keputusan Presiden Nomor 52/M Tahun 2018,” ujar Staf Khusus Presiden Adita Irawati saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/10/2018).

Baca juga: Din Syamsuddin Mundur dari Utusan Khusus Presiden, Ini Komentar Jokowi

Sebelumnya, Syafiq menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang Hubungan Antar Agama dan Peradaban.

Adita pun mengatakan, setelah menerima penunjukan dirinya sebagai pengganti Din, Syafiq mengundurkan diri dari jabatan lamanya di PP Muhammadiyah.

Pada jabatan barunya kini, Syafiq mengemban tugas khusus dari Presiden Joko Widodo, yakni mengembangkan dialog sekaligus kerja sama antaragama, baik di dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Temui Jokowi, Din Syamsuddin Sampaikan Pengunduran Diri

Selain itu, Syafiq juga mengemban tugas mempromosikan kehidupan umat Islam di Indonesia yang mendasarkan diri pada Wasathiyah.

Adita mengatakan, Presiden yakin Syafiq mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sebab, ia berpengalaman dalam hal itu.

“Beliau Guru Besar Peradaban Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, pernah juga menjabat Rektor Univrsitas Muhammadiyah Sidoarjo dan beliau juga pernah duduk sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur,” ujar Adita.

Kompas TV Presiden akan segera menunjuk nama pengganti Din hari ini atau selambat-lambatnya besok (27/9).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com