Kompas.com - 26/10/2018, 12:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin pasrah terhadap putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan tindakan penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet bukan bagian dari kampanye hitam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding, pihaknya sementara ini tidak dapat berbuat hal yang lain kecuali menerima putusan tersebut.

"Tentu kita tidak bisa bersikap lebih dari sementara mematuhi proses dan keputusan hukum tersebut," kata Karding saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/10/2018).

Baca juga: Bawaslu: Tak Ada Pelanggaran Kampanye Terkait Hoaks Ratna Sarumpaet

Meski menerima putusan Bawaslu, namun, Karding menilai, ada beberapa hal yang menjadi catatan pihaknya terhadap Bawaslu terkait hal tersebut.

Hal itu, terkait pula dengan Undang-Undang Pemilu yang selama ini dijadikan pedoman bagi Bawaslu dalam memeriksa suatu dugaan pelanggaran tahapan pemilu.

Catatan pertama, Undang-Undang yang bisa jadi tidak mampu untuk mengatasi seluruh dugaan pelanggaran terkait pemilu. Hal itu, kata Karding, dikarenakam Undang-Undang Pemilu belum secara detail menjangkau hal-hal yang dianggap masuk dalam ranah pemilu.

"Bisa jadi karena Undang-Undang tidak diberi kewenangan yang cukup untuk mengcover dugaan-dugaan pelanggaran pemilu, artinya Undang-Undang tidak detail menjangkau hal-hal yang sebenarnya dianggap masuk dalam kategori rezim Undang-Undang Pemilu, ujar Karding.

Baca juga: Polisi Akan Konfrontasi Ratna Sarumpaet dengan 3 Saksi Kasus Hoaks

Kedua, ada dugaan lemahnya kemampuan Bawaslu dalam melakukan penindakan dugaan pelanggaran pemilu. Hal itu dibuktikan dari munculnya putusan Bawaslu terhadap suatu kasus, tanpa memeriksa pihak-pihak terlapor atau saksi kunci.

"Ada dua kasus yang menjadi pertanyaan publik yang besar yang dua-duanya dimentahkan oleh Bawaslu. Pertama kasus mahar (cuitan Andi Arief soal dugaan mahar politik Sandiaga), yang kedua kasus ini," kata Karding.

Catatan terakhir, perlu adanya kajian yang lebih lanjut dari pihak lainnya, untuk mendalami dugaan pelanggaran kampanye dari penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Nasional
Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Nasional
UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Nasional
Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.