Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Pengamat, Ini Alasan Tim Prabowo-Sandiaga Usulkan Debat di Kampus

Kompas.com - 23/10/2018, 17:29 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikrama Masloman yakin usulan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait debat capres-cawapres di kampus bukan tanpa alasan.

Menurut dia, usulan itu dilontarkan sebagai salah satu cara untuk mendongkrak kepercayaan pemilih berpendidikan tinggi kepada Prabowo-Sandiaga Uno yang menurun.

"Itu menjadi peluang sebagaimana Pak Prabowo-Sandiaga mampu mengkapitalisasi isu yang sensitif terhadap kelompok terpelajar misalnya debat di kampus," ujar Ikrama di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

"Atau ekspor kebijakan ekonomi, program konkrit ekonomi itu mungkin salah satu program untuk mendongkrak kembali keterpilihan di segmen terpelajar atau pendidikan tinggi," lanjut dia.

Sebelumnya, survei LSI Denny JA menunjukkan adanya penurunan dukungan pemilih kalangan terpelajar kepada pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pasca kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan pada 10-19 Oktober 2018 lalu dan dirilis pada Selasa (23/10/2018).

Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Uno pada Oktober 2018 sebesar 28,6 persen, turun dari September 2018 yang mencapai 29,2 persen.

Sebanyak 6,6 persen responden survei ini berpendidikan di atas SMA. Sisanya, atau 93,4 persen berpendidikan akhir SD, SMP, dan SMA.

Ikrama mengatakan, dari total jumlah responden yang berpendidikan tinggi, hanya 37,4 persen yang memilih Prabowo-Sandiaga Uno pada Oktober 2018.

Padahal, kata dia, pada survei September 2018, sebanyak 46,8 persen responden berpendidikan tinggi memilih Prabowo-Sandiaga Uno.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com