Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur

Kompas.com - 20/10/2018, 14:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam empat tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program yang gencar dilaksanakan.

Pembangunan infrastruktur dianggap akan meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antardaerah di seluruh Indonesia.

Dalam beberapa pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan, program ini bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.

Seperti apa catatan pembangunan infrastruktur dalam 4 tahun Jokowi-JK? Berikut dihimpun dari data yang dirilis Kantor Staf Presiden (KSP):

Infrastruktur konektivitas

Pembangunan infrastruktur konektivitas dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha.

Pemerintah berpandangan, selain untuk pemerataan distribusi barang/jasa, pembangunan ini juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing.

1. Jalan dan Jembatan

Catatan jalan dan jembatan yang dibangun dalam empat tahun Jokowi-JK:

  • Jalan sepanjang 3.432 kilometer
  • Jalan tol sepanjang 947 kilometer
  • Jembatan sepanjang 39,8 kilometer
  • Jembatan gantung sebanyak 134 unit. 

2. Kereta Api

  • Jalur kereta api, termasuk jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 754.59 km'sp
  • Peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 413,6 km'sp
  • Light Rail Transit di Sumatera Selatan selesai dibangun
  • Light Rail Transit di Jakarta selesai dibangun
  • Light Rail Transit di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi yang rampung pada 2019
  • Mass Rapid Transit yang juga rampung pada tahun 2019.

3. Bandar Udara

  • Ada 10 bandar udara baru (Miangas, Letung, Tebeliang, Maratua, Morowali, Namniwel, Weru dan Koroway Batu)
  • Revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan
  • Pemerintah menargetkan penurunan disparitas harga lima bahan kebutuhan pokok sebesar 57,21 persen untuk masyarakat daerah terpencil dan daerah tertinggal yang belum terlayani moda transportasi lain.

4. Pelabuhan

  • 19 pelabuhan baru
  • 8 pelabuhan yang masih dalam tahap pembangunan dan direncanakan rampung pada tahun 2019
  • Target peningkatan kapasitas pengangkutan barang dari 16,7 juta TEUs per tahun pada 2014 menjadi 19,7 juta TEUs per tahun pada 2017
  • Penambahan 5 unit kapal penyeberangan penumpang
  • Penambahan 3 unit kapal motor penyeberangan
  • Penambahan 10 pelabuhan penyeberangan.

Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika mengatakan, pembangunan infrastruktur untuk konektivitas ini sudah mulai terlihat manfaatnya.

"Sudah mulai terjadi pertumbuhan penumpang yang artinya peningkatan konektivitas itu benar-benar terjadi," ujar Erani.

Pertumbuhan penumpang angkutan udara dari 2014 hingga 2017, kata dia, naik 6,5 persen, kereta api naik 8,9 persen, penyeberangan  naik 1,3 persen, demikian pula Damri yang naik 1,7 persen.

Demikian juga sudah mulai terjadi pertumbuhan angkutan barang yang artinya, daya saing ekonomi antardaerah juga mulai tumbuh," lanjut Erani.

Pertumbuhan angkutan barang dari 2014 hingga 2017 melalui jalur darat diklaim naik 3 persen, jalur angkutan laut naik 3 persen, dan angkutan udara naik 2,7 persen.

Adapun, angka yang paling tinggi adalah pertumbuhan angkutan barang melalui jalur kereta api, yakni sebesar 7,8 persen.

Infrastruktur pendukung ketahanan pangan

Ilustrasi bendunganKementerian PUPR Ilustrasi bendungan
Selain untuk konektivitas, empat tahun pemerintahan Jokowi-JK juga membangun infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan.

Tujuannya, untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pembangunan infrastruktur pada sektor ini dianggap penting.

1. Pembangunan bendungan

Hingga tahun 2017, ada 43 bendungan yang dibangun, dan pada 2019 ditargetkan akan terbangun 65 bendungan di seluruh Indonesia dengan kapasitas tampung sebesar 2,11 miliar meter kubik.

Pemerintah menyebutkan, pembangunan bendungan berdampak pada peningkatan pelayanan irigasi waduk sebesar 160.000 hektare.

Selain itu, berdampak pada pemenuhan air baku sebesar 3,02 meter kubik per detik dan meningkatkan potensi energi sebesar 145 mega watt

2. Pembangunan embung oleh 3 kementerian

  • Dari 2015 hingga 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berhasil membangun 846 embung
  • Berdasarkan periode yang sama, Kementerian Pertanian berhasil membangun 2.348 embung
  • Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga membangun 1.927 embung
  • Pada periode yang sama, pemerintah juga membangun 860.015 hektare jaringan irigasi dan merehabilitasi 2.319.693 hektare jaringan irigasi lama.

Infrastruktur Telekomunikasi

Dalam menopang produktivitas, pemerintahan Jokowi-JK juga berupaya memenuhi akses terhadap komunikasi dan teknologi. Caranya, dengan perluasan cakupan jaringan dan telekomunikasi.

Erani menjelaskan, salah satu proyek untuk mendukung misi tersebut adalah jaringan tulang punggung serat optik nasional bernama "Palapa Ring".

Program tersebut menghubungkan seluruh ibu kota kabupaten/ kota di Indonesia menggunakan jaringan broadband (internet berkecepatan tinggi). 

Jaringan Indonesia bagian barat, misalnya, dari total 2.275 kilometer jaringan, telah dibangun  74 persen jaringan.

Untuk jaringan Indonesia bagian tengah, dari total 2.995 kilometer jaringan, pemerintah telah membangun 35 persen jaringan.

Adapun, Indonesia bagian timur, dari total 6.878 kilometer jaringan, telah dibangun 18 persen jaringan.

"Secara keseluruhan, dari total 514 kota/ kabupaten di Indonesia, sudah ada 457 kota kabupaten yang telah terjangkau dengan jaringan broadband. Sedangkan, 57 kota/ kabupaten sisanya adalah daerah terpencil," ujar Erani.

Namun, pemerintah tetap berupaya menyediakan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil itu, yakni dengan inovasi pembiayaan melalui pola kerjasama pemerintah badan usaha (KBPU).

Pola kerja sama itu untuk penyediaan serat optik di daerah terpencil yang secara bisnis tidak layak usaha.

Melalui pola kerja sama ini pula, pemerintah berhasil mendirikan jaringan broadband sehingga meningkatkan akses data di 137 daerah terpencil, khususnya perbatasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com