Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elite Disebut Bertanggung Jawab Beri Pendidikan Politik ke Publik

Kompas.com - 17/10/2018, 08:53 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut, para elite dan aktor politik punya tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan pendidikan politik selama masa kampanye Pemilu.

Hal itu penting untuk mengedukasi para pemilih, elite jangan sekadar menyajikan kontroversi yang tidak punya substansi.

"Jadi sebenarnya mereka itu punya tanggung jawab untuk menjaga agar ruang publik kita hadir dengan diskursus politik yang mendidik. Bukan sekadar mencari publisitas yang melahirkan kontoversi dan menjatuhkan di antara para lawan politik," kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/10/2018).

Menurut Titi, kampanye merupakan bagian dari aktivitas pendidikan politik yang menjabarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta Pemilu. Oleh karenanya, publik berhak mendapatkan edukasi politik yang layak dari para elite dan aktor politik.

Bahkan, kata Titi, masyarakat juga punya hak untuk menuntut elite politik menjalankan fungsi tersebut.

"Jangan kita juga terbawa arus ruang publik kita yang direbut oleh hal-hal yang sifatnya sekadar untuk mencari kontroversi," ujar Titi.

Baca juga: Buya Syafii: Agama Tak Bisa Pisah dari Politik, Tapi Jangan Jadi Kendaraan Politik

Paling penting, masyarakat harus mendapat penjabaran dari para elite dan aktor politik mengenai calon, baik Presiden dan Wakil Presiden maupun anggota legislatif. Sehingga, publik mendapat alasan kuat kenapa harus memilih calon yang ditawarkan tersebut.

"Publik jangan mudah terpengaruh oleh politik pokoknya, pokoknya harus 01 pokoknya harus 02, tetapi juga kita harus kembali pada kenapa harus," kata Titi.

"Kita harus punya tuntutan agar mereka para calon dan para elit menjeleskan kenapa harus 01, kenapa harus 02, kenapa harus partai yang ini, kenapa harus calon yang itu," sambungnya.

Kompas TV Idrus dan bendahara Munaslub Partai Golkar Eni Saragih jadi tersangka untuk proyek PLTU Riau-1.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com