Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rehabilitasi Lombok, Pemerintah Siapkan Dana Segar Rp 1,1 triliun

Kompas.com - 15/10/2018, 16:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang rusak akibat gempa bumi. Namun, anggaran tersebut mungkin bertambah, tergantung dari hasil verifikasi di lapangan.

"Anggaran yang disalurkan ke masyarakat Lombok Rp 1,1 triliun. Tapi ini mungkin bertambah ya. Nah, berapa rupiah lagi yang dibutuhkan, tergantung nanti hasil dari verifikasi," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Berdasarkan data BNPB, tercatat 83.392 unit rumah rusak, di mana 32.129 unit rumah sudah diverifikasi. Dari total rumah rusak yang sudah terverifikasi itu, ada 16.231 unit rumah rusak berat, sedangkan sisanya rusak sedang dan rusak ringan.

Jumlah rumah rusak ini masih dapat bertambah mengingat proses pendataan masih berlangsung.

Baca juga: Renovasi 23.000 Rumah Korban Gempa Lombok, Pemerintah Kucurkan Rp 500 Miliar


Willem mengatakan, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan agar pencairan dana itu dipercepat. Pihaknya juga sudah memangkas mata rantai pencairan agar warga dapat segera memperbaiki rumahnya.

"Tadi dalam rapat, Presiden melihat lambat pelaksanaannya (pencairan dana). Oleh karena itu, harus disederhanakan prosedurnya. Tapi tetap memperhatikan akuntabilitas dan itu sudah dilaksanakan," ujar Willem.

Ketika ditanya sumber dana Rp 1,1 triliun, Willem menegaskan bahwa dana itu baru berasal dari anggaran dana cadangan penanggulangan bencana Kementerian Keuangan. Belum dari bantuan masyarakat dan negara donatur.

"Kita belum bicara bantuan dari luar ya. Kita baru uang negara. Itu APBN. Bantuan- bantuan yang lain nanti kita lihat, apakah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, mau dipakai di Sulteng atau NTB," ujar Willem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com