Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Kritik Elite yang Enggan Bahas Implementasi Pasal 33 UUD 1945

Kompas.com - 11/10/2018, 20:02 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai bahwa kalangan para elite atau pemimpin bangsa telah gagal dalam mengelola ekonomi Indonesia.

Akibatnya, muncul fenomena kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

"Elite kita menurut saya harus kita koreksi. Elite Indonesia telah gagal mengelola ekonomi Indonesia. Harus, menurut saya, ada keberanian untuk kita mengoreksi diri kita," ujar Prabowo saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

"Kita harus berani untuk mengoreksi sistem yang salah kembali ke jalan yang Benar," tuturnya.

Prabowo pun mengkritik para elite yang enggan untuk membicarakan ekonomi terkait implementasi Pasal 33 UUD 1945.

Baca juga: Kelakar Prabowo soal Harap-harap Cemas Dapat Dukungan dari LDII

Pasal tersebut menyatakan, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian Pasal 33 ayat (2) menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Menurut Prabowo, saat ini banyak kebijakan pemerintah yang tak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Memang kalau elite kita ini selama ini tidak pernah mau bicara Pasal 33. Coba jujur, saya tanya, ada kah ketua umum partai lain yang bicara Pasal 33. Mungkin yang ada sekarang ya di koalisi yang saya pimpin. Membahas Pasal 33 saja tidak mau," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu berpendapat bahwa sistem ekonomi Indonesia saat ini mengadopsi paham neoliberalisme atau pasar bebas. Banyak sumber kekayaan alam dikuasai oleh pihak swasta.

Sementara, sebagian besar masyarakat tidak menikmati kekayaan nasional tersebut.

"Pasal 33 ini menurut saya pengamanan," kata dia.

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Menjalankan Ekonomi Kebodohan

Di sisi lain, lanjut Prabowo, banyak tokoh-tokoh dunia yang mengkritik paham neoliberalisme, antara lain Direktur IMF Christine Lagarde, Hillary Clinton dan Pemimpin Vatikan Paus Fransiskus.

Para tokoh dunia tersebut, kata Prabowo, menilai neoliberalisme tidak mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Tapi ekonom-ekonom Indonesia pura-pura tidak tahu. Akhirnya apa, menjalankan ekonomi Indonesia dengan mencetak utang, mencetak utang, dan mencetak utang. Dan rakyat yang harus memikul beban," ucapnya.

Kompas TV Cerita fiksi itu hanyalah alasan yang dibuat Ratna untuk menjelaskan luka lebam pada wajah kepada anaknya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com