KPK: Uang Korupsi Bupati Malang Diduga untuk Bayar Utang Dana Kampanye

Kompas.com - 11/10/2018, 19:16 WIB
Bupati Malang Rendra Kresna saat ditemui di Pendopo Kabupaten Malang, Selasa (9/10/2018) KOMPAS.com/ANDI HARTIKBupati Malang Rendra Kresna saat ditemui di Pendopo Kabupaten Malang, Selasa (9/10/2018)
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menduga Bupati Malang Rendra Kresna menggunakan uang hasil korupsi untuk membayar utang dana kampanye saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010.

Rendra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, usai resmi menjadi calon bupati, Rendra dan tim suksesnya bertemu untuk membahas dana kampanye.

Setelah terpilih sebagai bupati, Rendra dan mantan timnya berkumpul lagi untuk membicarakan proyek di Kabupaten Malang.

"Setelah Bupati menjabat, dilakukan proses pengumpulan fee proyek di Kabupaten Malang untuk kebutuhan pembayaran utang dana kampanye yang sudah dikeluarkan sebelumnya," tutur Saut saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2018).

Lalu, Rendra mengatur supaya bisa mendapatkan fee dari pengadaan buku dan alat peraga pendidikan tingkat SD dan SMA di Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Proyek tersebut mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013.

KPK juga menduga Rendra mengatur proses lelang pengadaan barang-barang tersebut.

"Dalam melakukan perbuatannya, RK diduga bersama-sama dengan mantan tim sukses saat Pilkada Tahun 2010, berupaya mengatur proses lelang pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement)," ungkap Saut.

Rendra, sebagai Bupati Malang Kabupaten Malang Periode 2010-2015, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011.

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Malang Tersangka Dua Kasus Korupsi

KPK juga menetapkan seorang pihak swasta Ali Murtopo (AM) sebagai tersangka, yang diduga menjadi pihak pemberi suap.

Dalam kasus ini, Rendra diduga menerima suap dari Ali sebesar Rp3,45 miliar.

Atas perbuatannya, Rendra disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Ali disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 9 Orang, Total 112 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE: Tambah 9 Orang, Total 112 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
Situasi Mengkhawatirkan akibat Covid-19, Anies Surati Kemenkes untuk Tetapkan PSBB

Situasi Mengkhawatirkan akibat Covid-19, Anies Surati Kemenkes untuk Tetapkan PSBB

Nasional
Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Sekarang Kita Semua Harus Menanggalkan Ego Sektoral

Gugus Tugas Covid-19: Sekarang Kita Semua Harus Menanggalkan Ego Sektoral

Nasional
Pemerintah Didorong Tingkatkan Kapasitas Lab Tes Covid-19

Pemerintah Didorong Tingkatkan Kapasitas Lab Tes Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 170 Orang, Bertambah 13

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 170 Orang, Bertambah 13

Nasional
Yasonna Usul Bebaskan Koruptor karena Covid-19, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana

Yasonna Usul Bebaskan Koruptor karena Covid-19, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana

Nasional
UPDATE: Tambah 113, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 1.790 Pasien

UPDATE: Tambah 113, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 1.790 Pasien

Nasional
Menkeu Serahkan Perppu Tentang Stabilitas Sistem Keuangan ke DPR

Menkeu Serahkan Perppu Tentang Stabilitas Sistem Keuangan ke DPR

Nasional
Paripurna DPR Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja, Hadir Anggota Fisik 31 dan Virtual 278

Paripurna DPR Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja, Hadir Anggota Fisik 31 dan Virtual 278

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Tolak Usul Yasonna Bebaskan Koruptor karena Covid-19

Presiden Jokowi Diminta Tolak Usul Yasonna Bebaskan Koruptor karena Covid-19

Nasional
Jokowi Diminta Tarik Surpres Omnibus Law Cipta Kerja jika Mau Serius Atasi Covid-19

Jokowi Diminta Tarik Surpres Omnibus Law Cipta Kerja jika Mau Serius Atasi Covid-19

Nasional
Luhut: Dari Hasil Modelling, Virus Corona Tak Kuat Hidup di Cuaca Indonesia

Luhut: Dari Hasil Modelling, Virus Corona Tak Kuat Hidup di Cuaca Indonesia

Nasional
Physical Distancing Diterapkan di Angkutan Mudik, Luhut Sebut Ongkos Bisa Melonjak

Physical Distancing Diterapkan di Angkutan Mudik, Luhut Sebut Ongkos Bisa Melonjak

Nasional
Wamendes: Kalau Akses ke Desa Dibuka untuk Pemudik, Bisa Hancur

Wamendes: Kalau Akses ke Desa Dibuka untuk Pemudik, Bisa Hancur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X