Kompas.com - 09/10/2018, 22:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menyayangkan adanya tudingan negatif terkait kinerja pemerintah dalam menangani bencana.

Ia pun mengatakan pemerintah tak membeda-bedakan penanganan bencana gempa di Sulawesi Tengah dengan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Terus yang terakhir dari saya kami sangat menyesal kepada pihak yang menuding pemerintah tidak serius dalam menangani bencana yang dialamai di Sulawesi Tengah. Juga termasuk didalamnya ada yang menuding pemerintah mendiamkan NTB," kata Ace di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selas (9/10/2018).

Baca juga: Wapres: Pencarian Korban Bencana Sulteng Dihentikan 11 Oktober 2018

Ia mengatakan pemerintah bekerja menangani bencana mengikuti proses dan skema yang telah ditetapkan.

Saat ini di Sulawesi Tengah sedang menghadapi situasi tanggap darurat sehingga penanganan banyak difokuskan pada pencarian korban dan penyaluran bantuan.

Sementara itu, di Lombok yang telah memasuki masa transisi, pemerintah fokus untuk persiapan rekonstruksi dan rehabilitasi sejumlah infrastruktur di sana.

Ia juga memastikan pemerintah akan memberikan uang jaminan hidup kepada seluruh korban bencana gempa.

Baca juga: Begini Susahnya Distribusi Logistik Pilkada di Daerah Terpencil

"Sudah dari semula pemerintah apa lagi saya sebagai pimpinan Komisi VIII DPR juga mengetahui skema yang dibuat pemerintah terkait skema penanganan bencana di NTB. salah satunya pemerintah sudah mempersiapkan skema penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar dia.

"Soal ada tudingan bahwa dana tidak turun untuk kepentingan jaminan hidup saya tegaskan bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, dana untuk jaminan hidup itu akan dikeluarkan pemerintah setelah para pengungsi kembali ke rumah masing-masing," lanjut dia.

Sebelumnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan catatan atas penanganan pasca-gempa dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pada 28 September 2018.

Menurut dia, dalam penanganan bencana di Sulawesi Tengah, pemerintah tak maksimal dalam melakukan tanggap darurat.

Baca juga: Pantai Talise Palu Diterjang Banjir Rob Setinggi Dua Meter

“Kami merasa pemerintah kehilangan standar pelayanan tanggap darurat yang menyebabkan pemerintah seperti putus asa dalam menjalankan pelayanan tanggap darurat itu,” kata Muzani, saat ditemui di Hotel Santika, Depok, Jumat (5/10/2018).

Ia membandingkan saat tsunami Aceh pada 2004 yang menyebabkan korban ratusan ribu dengan wilayah yang sangat luas dan kerusakan sangat besar. Muzani mengatakan, kala itu pemerintah melakukan tanggap darurat dan berhasil.

“Penanggulangan cukup cepat dan bagus. Begitu juga ketika gunung meletus di Sinabung (Sumatera Utara) juga sama. Tapi dalam kasus Palu dan Donggala, saya merasa pemerintah lambat dalam menangani itu,” kata Muzani.

Menurut dia, sebaiknya pemerintah menggalang bantuan secara nasional untuk Palu dan Donggala.

"Kenapa pemerintah tidak menggalang bantuan secara nasional semisal untuk melakukan mobilisasi bantuan Donggala dan Palu sehingga kita semua bisa bersatu padu. Dan itu yaang diharapkan oleh kita,” kata Muzani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Nasional
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

Nasional
Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Nasional
Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Nasional
BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

Nasional
Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Nasional
3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

Nasional
Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Nasional
Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Nasional
Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Nasional
Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Nasional
Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Nasional
Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Nasional
Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.