Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Ajukan Dana Tambahan Siap Pakai Rp 500 Miliar untuk Sulteng

Kompas.com - 09/10/2018, 11:51 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajukan dana tambahan siap pakai atau dana penanggulangan bencana ke Kementerian Keuangan sebesar Rp 500 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

"Anggaran sedang kita ajukan untuk dana siap pakai atau cadangan penanggulangan bencana untuk Sulawesi Tengah, yang diusulkan Rp 500 miliar," kata Kepala BNPB Laksamana Muda TNI (Purn) Willem Rampangile di kantor BNPB, Jakarta, Senin (8/10/2018).

Baca juga: BNPB: Korban Meninggal Bencana di Sulteng Menjadi 1.948

Willem menyebut, sejauh ini pihaknya sudah menggunakan dana siap pakai untuk oprasional posko penanggulangan bencana.

Tambahan dana siap pakai nantinya akan dipakai untuk kebutuhan lanjutan operasionalisasi posko penanggulangan bencana, pembelian bahan bakar, sandang, pangan, dan kebutuhan mendesak lainnya.

Namun demikian, menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho, tambahan dana siap pakai akan digunakan sesuai dengan kebutuhan, tidak harus dihabiskan.

"Rp 500 miliar itu tidak harus dihabiskan, digunakan sesuai kebutuhan," ujarnya.

Baca juga: BNPB: Diperkirakan, 5.000 Orang Masih Tertimbun di Balaroa dan Petobo

Sutopo menjelaskan, dana siap pakai berbeda dengan dana yang diperlukan untuk proses relokasi dan rekonstruksi.

Nantinya, BNPB akan menyusun anggaran lagi untuk keperluan relokasi dan rekonstruksi, setelah dilakukan analisis kerusakan yang ditimbulkan dan kebutuhan untuk pembangunan.

"Dana rehabilitasi dan rekonsiliasi lain lagi, nanti kita susun. Kita data dulu, kita hitung kerugian dan kerusakan berapa," kata Sutopo.

Baca juga: Pemerintah Akan Bangun Hunian Sementara bagi Korban Bencana Sulteng

Gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, Jumat (8/10/2018) mengakibatkan 1.948 orang meninggal dunia.

BNPB juga mencatat, ada 835 orang hilang dan 10.679 orang luka berat. Tercatat pula 74.444 warga mengungsi di 147 titik.

Selain itu, dilaporkan 65.733 rumah dan 2.736 sekolah rusak. Ditambah lagi, terdapat 7 fasilitas kesehatan rusak berat, terdiri dari 1 rumah sakit dan 6 puskesmas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com