Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Jokowi soal Anggaran Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali

Kompas.com - 08/10/2018, 17:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merespons pernyataan kubu Prabowo-Sandiaga mengenai penghematan biaya pada acara IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali demi penanganan dampak bencana di Sulawesi Tengah.

Jokowi menegaskan, sebagian besar anggaran dari pemerintah bukan spesifik untuk acara, melainkan dialokasikan untuk pembenahan infrastruktur penunjang di Bali selaku tuan rumah.

Dengan demikian, pembenahan infrastruktur itu bukan hanya dinikmati delegasi IMF dan World Bank saja, namun juga oleh masyarakat umum.

"Anggaran itu dipakai untuk memperluas apron Bandara Bali, membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali sehingga tidak macet. Artinya, setelah itu akan kita gunakan terus, bukan sesuatu yang hilang," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, Senin (8/10/2018), sebagaimana dikutip siaran pers resmi.

Baca juga: Benarkah Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali Terlalu Mewah? Ini Faktanya

Jokowi menambahkan, kehadiran partisipan juga diharapkan mendongkrak destinasi wisata di Bali yang otomatis meningkatkan devisa negara.

Berdasarkan laporan yang ia terima, jumlah partisipan yang akan datang ke Bali demi menghadiri acara tersebut mencapai 36.000 orang.

"Kita harapkan ini justru akan memperkuat promosi kita untuk tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Saya kira arahnya akan ke sana," ujar Jokowi.

Ia juga mengingatkan bahwa pertemuan itu menjadi incaran sejumlah negara. Artinya banyak negara yang menginginkan pertemuan itu dilaksanakan di negaranya.

Baca juga: SBY Dukung Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali

Sebab, pertemuan seperti itu memberikan keuntungan bagi negara tuan rumah.

"Annual meeting sebesar itu menjadi rebutan semua negara. Karena meeting seperti itu pasti memiliki dampak, paling tidak memberikan citra yang baik terhadap negara yang dipakai untuk pertemuan itu," kata Jokowi.

Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah Annual Meeting tahun 2018 dan telah menganggarkan dana sekitar Rp 855,5 miliar yang sudah disepakati bersama DPR RI sejak awal tahun 2017.

Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritik penyelenggaraan pertemuan itu karena dinilai terlalu mewah.

Baca juga: Menkeu: Jadi Tuan Rumah Acara IMF, Indonesia Tetap Fokus Tangani Bencana

Pemerintah didesak menghemat biaya penyelenggaraan dan disalurkan sebagian untuk membantu korban bencana alam di Palu, Donggala, serta Lombok.

"Teman-teman mendesak kepada pemerintah agar menghemat yang masih bisa dihemat," ujar anggota Tim Ekonomi pasangan Prabowo-Sandiaga, Rizal Ramli, saat memberikan pernyataan pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2018) malam.

"Kedua, dialirkan penghematan itu untuk membantu rakyat kita di Donggala, Palu, dan Lombok karena banyak yang masih belum dikerjakan," tuturnya.

Kritik kubu Prabowo-Sandiaga ini direspons pihak Istana. Staf Khusus Presiden Adita Irawati menegaskan, pengalihan anggaran tiba-tiba seperti yang diungkapkan Rizal, tidak mungkin dilakukan pemerintah karena menyalahi peraturan perundangan.

"Sebab masing-masing kegiatan itu, termasuk penyelenggaraan pertemuan IMF- World Bank sudah dianggarkan sejak jauh-jauh hari," ujar Adita kepada wartawan, Sabtu (6/10/2018).

Meski demikian, yang patut diketahui publik, termasuk kubu Prabowo-Sandiaga adalah, pemerintah sudah melakukan penghematan dalam pembiayaan acara yang dilaksanakan di Bali tersebut.

"Yang patut diketahui, pemerintah sudah melakukan efisiensi di berbahai sektor (penyelenggaraan acara) sehingga biayanya bisa ditekan. Penghematannya itu mencapai sekitar 30 hingga 40 persen," ujar Adita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com