Pemerintah Siapkan Lahan 320 Hektar untuk Relokasi Warga Sulteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan lahan seluas 320 hektar untuk menjadi tempat relokasi para korban terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

Relokasi tersebut ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di daerah sesar gempa, rawan likuefaksi, dan berpotensi bencana lainnya.

"Pemerintah sudah akan menyiapkan tanah kurang lebih 320 hektar di satu tempat," ujar Puan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).

Kawasan relokasi kemungkinan berjarak sekitar 20 kilometer dari lokasi yang ditempati warga saat ini.

Baca juga: Cerita Seorang Perawat yang Selamat dari Reruntuhan Bangunan saat Gempa Palu

Kendati demikian, Puan mengatakan ia sudah meminta para kepala daerah untuk memberi penjelasan kepada warga terkait potensi bahaya jika tetap tinggal di daerah rawan tersebut.

"Kita sudah meminta kepada gubernur, wali kota, bupati, untuk kemudian mengimbau, mengajak bicara seluruh masyarakat yang tinggal di tempat yang memang sudah tidak layak lagi untuk jangka panjang, untuk bisa pindah," ungkapnya.

Saat ini Puan menyebutkan lokasi tersebut sedang dalam proses peninjauan dan menjadi tanggungjawab Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.

Opsi relokasi tersebut sebelumnya juga telah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat mengunjungi wilayah Petobo, Sulteng, Rabu (3/10/2018).

Baca juga: Warga Medan yang Jadi Korban Gempa Palu Sampai di Rumah Duka

Jokowi mengatakan, rencananya warga yang berada di daerah rawan gempa direlokasi ke wilayah yang aman dari gempa.

"Tapi warga diajak bicara agar bisa dipindahkan ke tempat lain," ujar Presiden Jokowi seusai melihat dampak gempa di wilayah Petobo.

"Kita sudah siapkan lokasinya, meskipun lokasinya 20 kilometer dari sini. Tapi itu tempat-tempat yang dalam jangka panjang itu aman. Sudah mulai kita identifikasi sedetail itu," ujar Presiden Jokowi.