Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 77 Persen Publik Nilai Politik RI Lebih Stabil jika Ada 1 Parpol Kuat

Kompas.com - 04/10/2018, 15:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Survei Lingkaran Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan sebanyak 77,8 persen publik menilai perpolitikan di Indonesia akan lebih stabil bila ada satu partai politik yang kuat.

Hal itu disampaikan oleh peneliti LSI Rully Akbar salam acara rilis survei yang bertema Pilpres dan Kerinduan Publik untuk Indonesia yang Kuat di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

"Mayoritas publik setuju Indonesia akan lebih stabil jika memiliki satu partai yang kuat sekali. Sebanyak 77,8 persen menyatakan setuju Indonesia akan lebih stabil jika memiliki satu partai yang kuat sekali," kata Rully.

Sementara itu 18,6 persen menyatakan tidak setuju dan 1,4 persen menyatakan biasa saja serta sisanya tidak menjawab.

Sedangkan saat ditanya ihwal definisi partai kuat, sebanyak 31,5 persen responden menyatakan partai yang kuat adalah yang mengakar di hati masyarakat. Sementara itu, sebanyak 25,6 persen menyatakan partai yang kuat ialah yang menang hingga di atas 30 persen di Pileg.

Sedangkan sebanyak 16,7 persen mendefinisikan partai yang kuat ialah partai yang berhaluan nasionalis-religius. Ada pula 14,8 responden yang mendefinisikan partai kuat lantaran dipimpin sosok yang tegas.

Selanjutnya sebanyak 5,3 persen ialah jawaban lainnya dan 6,1 responden tidak menjawab.

Sementara itu soal alasan dibutuhkannya partai yang kuat di Indonesia, sebanyak 31,5 persen masyarakat menilai Presiden perlu didukung partai yang kuat.

Baca juga: KPU Larang Pemasangan Atribut Parpol pada Bantuan untuk Korban Bencana

"Sebanyak 26,7 persen menyatakan partai kuat akan merekatkan keberagaman Indonesia. Sebanyak 16,2 persen menyatakan partai kuat akan memudahkan dalam pengambilan keputusan politik," ujar Rully.

"Sebanyak 13,5 persen menilai partai kuat akan mengurangi negosiasi yang tak perlu. Sebanyak 4,6 persen menyatakan jawaban lain dan 7,5 persen tidak menjawab atau tidak mengetahui persoalannya," lanjut Rully.

Diketahui, Survei ini digelar 14-22 September dengan menggunakan metode multi stage random sampling melalui wawancara tatap muka dan melibatkan 1.200 responden. Sementara margin of error survei 2,9 persen. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com