Kata Mendagri, Percepatan Pelantikan Gubernur Kaltim dan Sumsel Tak Langgar UU - Kompas.com

Kata Mendagri, Percepatan Pelantikan Gubernur Kaltim dan Sumsel Tak Langgar UU

Kompas.com - 01/10/2018, 19:20 WIB
Presiden Joko Widodo melantik dua pasangan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih pada Pilkada 2018 lalu.   Dua pasangan tersebut yakni Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, serta Herman Deru dan Mawardi Yahya sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan.  Upacara pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/10/2018) pukul 11.00 WIB.KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo melantik dua pasangan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih pada Pilkada 2018 lalu. Dua pasangan tersebut yakni Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, serta Herman Deru dan Mawardi Yahya sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Upacara pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/10/2018) pukul 11.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Isran Noor-Hadi Mulyadi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta Herman Deru-Mawardi Yahya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Senin (1/10/2018).

Sebenarnya, masa jabatan pejabat lama berakhir masing-masing pada bulan November dan Desember 2018.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan itu tak menyalahi peraturan perundang-undangan.

"Pertimbangannya, Gubernur Sumsel dan wakilnya maju sebagai calon legislatif di DPR RI serta Gubernur Kalimantan Timur juga maju sebagai calon legislatif DPR RI sehingga per tanggal 20 September 2018 yang lalu memang harus mundur," ujar Tjahjo saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin.

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Gubernur Sumsel dan Kaltim

"Maka enggak perlu menunggu sampai habis masa jabatan bulan November dan Desember 2018 ya, sehingga dilantik hari ini," lanjut dia.

Ada pun, sejumlah kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2018 yang belum dilantik, misalnya Provinsi Maluku dan Lampung, pelantikan baru akan dilaksanakan pada 2019.

Alasannya, pejabat lama kedua daerah tersebut tidak maju sebagai calon legislatif DPR RI di Pileg 2019, maka masa jabatannya tidak boleh ditambah atau dikurangi satu hari pun.

"Tinggal Provinsi Lampung dan Maluku hasil Pilkada 2018 dilaksanakan tahun depan ya, karena tidak bisa mengurangi satu hari pun dan menambah satu hari pun masa jabatan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana undang-undang," ujar Tjahjo.

.

.

KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO Fakta Pilkada Serentak 2018 (4)


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Kapolda Jatim Minta Semua Polres Mencontoh Pelayanan Publik Polres Madiun

Kapolda Jatim Minta Semua Polres Mencontoh Pelayanan Publik Polres Madiun

Regional
Rumah Baru bagi Pasutri Lansia yang Anaknya 'Down Syndrome' Mulai Dibangun...

Rumah Baru bagi Pasutri Lansia yang Anaknya "Down Syndrome" Mulai Dibangun...

Regional
11 Fakta Dugaan Suap Proyek Meikarta yang Seret Bupati Bekasi

11 Fakta Dugaan Suap Proyek Meikarta yang Seret Bupati Bekasi

Nasional
Kronologi OTT Pejabat Pemkab Bekasi hingga Penyitaan Uang dan Mobil

Kronologi OTT Pejabat Pemkab Bekasi hingga Penyitaan Uang dan Mobil

Nasional
Ribuan Perempuan Berseragam 'Kompeni' Menari Angguk di Alun-alun Wates

Ribuan Perempuan Berseragam "Kompeni" Menari Angguk di Alun-alun Wates

Regional
5 BERITA POPULER NUSANTARA: Soal Mitigasi Gempa di Surabaya hingga Trauma Warga Sigi

5 BERITA POPULER NUSANTARA: Soal Mitigasi Gempa di Surabaya hingga Trauma Warga Sigi

Regional
Kejari Palopo: Tersangka Baru Kasus Jalan Lingkar Barat Bisa Bertambah

Kejari Palopo: Tersangka Baru Kasus Jalan Lingkar Barat Bisa Bertambah

Regional
Selain Suap, Bupati Bekasi Juga Disangka Terima Gratifikasi

Selain Suap, Bupati Bekasi Juga Disangka Terima Gratifikasi

Nasional
Ketua KPK: Sudah 2 Orang Terima Hadiah dari Melaporkan Kasus Korupsi

Ketua KPK: Sudah 2 Orang Terima Hadiah dari Melaporkan Kasus Korupsi

Regional
Jalan Jatibaru Dibuka Dua Arah, Angkot Bebas Melintas hingga Rute Transjakarta Dialihkan

Jalan Jatibaru Dibuka Dua Arah, Angkot Bebas Melintas hingga Rute Transjakarta Dialihkan

Megapolitan
Proyektil 'Peluru Nyasar' di Gedung DPR Dikirim ke Labfor Mabes Polri

Proyektil "Peluru Nyasar" di Gedung DPR Dikirim ke Labfor Mabes Polri

Megapolitan
Hari Ini, Bawaslu Datangi SMAN 87 untuk Minta Keterangan Siswa Terkait Dugaan Doktrin Anti-Jokowi

Hari Ini, Bawaslu Datangi SMAN 87 untuk Minta Keterangan Siswa Terkait Dugaan Doktrin Anti-Jokowi

Megapolitan
Jadi Saksi Kasus Dugaan Gratifikasi, Bupati Bandung Barat Terpilih Bantah Terima Uang

Jadi Saksi Kasus Dugaan Gratifikasi, Bupati Bandung Barat Terpilih Bantah Terima Uang

Regional
Bertemu Presiden Uganda, Kanye West Beri Hadiah Sepatu Kets Putih

Bertemu Presiden Uganda, Kanye West Beri Hadiah Sepatu Kets Putih

Internasional
Banjir Landa Nias Selatan

Banjir Landa Nias Selatan

Regional
Close Ads X