Kata Mendagri, Percepatan Pelantikan Gubernur Kaltim dan Sumsel Tak Langgar UU - Kompas.com

Kata Mendagri, Percepatan Pelantikan Gubernur Kaltim dan Sumsel Tak Langgar UU

Kompas.com - 01/10/2018, 19:20 WIB
Presiden Joko Widodo melantik dua pasangan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih pada Pilkada 2018 lalu.   Dua pasangan tersebut yakni Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, serta Herman Deru dan Mawardi Yahya sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan.  Upacara pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/10/2018) pukul 11.00 WIB.KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo melantik dua pasangan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih pada Pilkada 2018 lalu. Dua pasangan tersebut yakni Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, serta Herman Deru dan Mawardi Yahya sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Upacara pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/10/2018) pukul 11.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Isran Noor-Hadi Mulyadi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta Herman Deru-Mawardi Yahya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Senin (1/10/2018).

Sebenarnya, masa jabatan pejabat lama berakhir masing-masing pada bulan November dan Desember 2018.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan itu tak menyalahi peraturan perundang-undangan.

"Pertimbangannya, Gubernur Sumsel dan wakilnya maju sebagai calon legislatif di DPR RI serta Gubernur Kalimantan Timur juga maju sebagai calon legislatif DPR RI sehingga per tanggal 20 September 2018 yang lalu memang harus mundur," ujar Tjahjo saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin.


Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Gubernur Sumsel dan Kaltim

"Maka enggak perlu menunggu sampai habis masa jabatan bulan November dan Desember 2018 ya, sehingga dilantik hari ini," lanjut dia.

Ada pun, sejumlah kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2018 yang belum dilantik, misalnya Provinsi Maluku dan Lampung, pelantikan baru akan dilaksanakan pada 2019.

Alasannya, pejabat lama kedua daerah tersebut tidak maju sebagai calon legislatif DPR RI di Pileg 2019, maka masa jabatannya tidak boleh ditambah atau dikurangi satu hari pun.

"Tinggal Provinsi Lampung dan Maluku hasil Pilkada 2018 dilaksanakan tahun depan ya, karena tidak bisa mengurangi satu hari pun dan menambah satu hari pun masa jabatan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana undang-undang," ujar Tjahjo.

.

.

KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO Fakta Pilkada Serentak 2018 (4)


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Kapal Motor Tenggelam di Sungai Kapuas, 1 Tewas dan 12 Hilang

Kapal Motor Tenggelam di Sungai Kapuas, 1 Tewas dan 12 Hilang

Regional
Gelombang di Perairan Talaud Capai 4 Meter, Nelayan Diimbau Hati-hati

Gelombang di Perairan Talaud Capai 4 Meter, Nelayan Diimbau Hati-hati

Regional
Percepat Perekaman E-KTP, Kemendagri Kirim Tim ke 5 Provinsi di Wilayah Timur

Percepat Perekaman E-KTP, Kemendagri Kirim Tim ke 5 Provinsi di Wilayah Timur

Nasional
5 Hari Pasca-operasi Bariatrik, Titi Wati Hanya Diizinkan Minum Susu Khusus

5 Hari Pasca-operasi Bariatrik, Titi Wati Hanya Diizinkan Minum Susu Khusus

Regional
Penjemput Wisatawan Pangandaran Dihadang Orang Tak Dikenal di Stasiun Banjar

Penjemput Wisatawan Pangandaran Dihadang Orang Tak Dikenal di Stasiun Banjar

Regional
Mendikbud: Akan Ada Simulasi Nasional Kebencanaan Secara Serempak

Mendikbud: Akan Ada Simulasi Nasional Kebencanaan Secara Serempak

Edukasi
Dua Biksu Thailand Tewas Ditembak di Kuil oleh Kelompok Bersenjata

Dua Biksu Thailand Tewas Ditembak di Kuil oleh Kelompok Bersenjata

Internasional
Di Depan Santri, Ma'ruf Sebut Dorongan Ulama Membuatnya Maju Jadi Cawapres

Di Depan Santri, Ma'ruf Sebut Dorongan Ulama Membuatnya Maju Jadi Cawapres

Nasional
Apakah Anak Perlu Belajar tentang 'Literasi Keuangan'?

Apakah Anak Perlu Belajar tentang "Literasi Keuangan"?

Edukasi
1.500 Surat Tilang Sudah Dikirim ke Pelanggar ETLE

1.500 Surat Tilang Sudah Dikirim ke Pelanggar ETLE

Megapolitan
Usai Kecelakaan, Pangeran Philip Menyetir Tidak Pakai Sabuk Pengaman

Usai Kecelakaan, Pangeran Philip Menyetir Tidak Pakai Sabuk Pengaman

Internasional
Ini Dia, Daftar Lembaga Beasiswa Belanda dari Dalam dan Luar Negeri

Ini Dia, Daftar Lembaga Beasiswa Belanda dari Dalam dan Luar Negeri

Edukasi
Bujuk PKL Mau Direlokasi, Pengelola Pasar Baru Bekasi Gratiskan Biaya Sewa Kios 6 Bulan

Bujuk PKL Mau Direlokasi, Pengelola Pasar Baru Bekasi Gratiskan Biaya Sewa Kios 6 Bulan

Megapolitan
Polisi Sebut Truk Pasir Kelebihan Tonase Pemicu Kecelakaan di Tasikmalaya

Polisi Sebut Truk Pasir Kelebihan Tonase Pemicu Kecelakaan di Tasikmalaya

Regional
Polisi Targetkan Korban Kecelakaan Lalu Lintas dari Kaum Milenial Berkurang hingga 30 Persen

Polisi Targetkan Korban Kecelakaan Lalu Lintas dari Kaum Milenial Berkurang hingga 30 Persen

Megapolitan

Close Ads X