Kata Mendagri, Percepatan Pelantikan Gubernur Kaltim dan Sumsel Tak Langgar UU

Kompas.com - 01/10/2018, 19:20 WIB
Presiden Joko Widodo melantik dua pasangan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih pada Pilkada 2018 lalu.   Dua pasangan tersebut yakni Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, serta Herman Deru dan Mawardi Yahya sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan.  Upacara pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/10/2018) pukul 11.00 WIB. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo melantik dua pasangan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih pada Pilkada 2018 lalu. Dua pasangan tersebut yakni Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, serta Herman Deru dan Mawardi Yahya sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Upacara pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/10/2018) pukul 11.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Isran Noor-Hadi Mulyadi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta Herman Deru-Mawardi Yahya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Senin (1/10/2018).

Sebenarnya, masa jabatan pejabat lama berakhir masing-masing pada bulan November dan Desember 2018.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan itu tak menyalahi peraturan perundang-undangan.

"Pertimbangannya, Gubernur Sumsel dan wakilnya maju sebagai calon legislatif di DPR RI serta Gubernur Kalimantan Timur juga maju sebagai calon legislatif DPR RI sehingga per tanggal 20 September 2018 yang lalu memang harus mundur," ujar Tjahjo saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin.

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Gubernur Sumsel dan Kaltim

"Maka enggak perlu menunggu sampai habis masa jabatan bulan November dan Desember 2018 ya, sehingga dilantik hari ini," lanjut dia.

Ada pun, sejumlah kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2018 yang belum dilantik, misalnya Provinsi Maluku dan Lampung, pelantikan baru akan dilaksanakan pada 2019.

Alasannya, pejabat lama kedua daerah tersebut tidak maju sebagai calon legislatif DPR RI di Pileg 2019, maka masa jabatannya tidak boleh ditambah atau dikurangi satu hari pun.

"Tinggal Provinsi Lampung dan Maluku hasil Pilkada 2018 dilaksanakan tahun depan ya, karena tidak bisa mengurangi satu hari pun dan menambah satu hari pun masa jabatan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana undang-undang," ujar Tjahjo.

.

.

KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO Fakta Pilkada Serentak 2018 (4)

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X