Kata Mendagri, Percepatan Pelantikan Gubernur Kaltim dan Sumsel Tak Langgar UU

Kompas.com - 01/10/2018, 19:20 WIB
Presiden Joko Widodo melantik dua pasangan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih pada Pilkada 2018 lalu.   Dua pasangan tersebut yakni Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, serta Herman Deru dan Mawardi Yahya sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan.  Upacara pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/10/2018) pukul 11.00 WIB. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo melantik dua pasangan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih pada Pilkada 2018 lalu. Dua pasangan tersebut yakni Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, serta Herman Deru dan Mawardi Yahya sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Upacara pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/10/2018) pukul 11.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Isran Noor-Hadi Mulyadi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta Herman Deru-Mawardi Yahya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Senin (1/10/2018).

Sebenarnya, masa jabatan pejabat lama berakhir masing-masing pada bulan November dan Desember 2018.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan itu tak menyalahi peraturan perundang-undangan.

"Pertimbangannya, Gubernur Sumsel dan wakilnya maju sebagai calon legislatif di DPR RI serta Gubernur Kalimantan Timur juga maju sebagai calon legislatif DPR RI sehingga per tanggal 20 September 2018 yang lalu memang harus mundur," ujar Tjahjo saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin.

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Gubernur Sumsel dan Kaltim

"Maka enggak perlu menunggu sampai habis masa jabatan bulan November dan Desember 2018 ya, sehingga dilantik hari ini," lanjut dia.

Ada pun, sejumlah kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2018 yang belum dilantik, misalnya Provinsi Maluku dan Lampung, pelantikan baru akan dilaksanakan pada 2019.

Alasannya, pejabat lama kedua daerah tersebut tidak maju sebagai calon legislatif DPR RI di Pileg 2019, maka masa jabatannya tidak boleh ditambah atau dikurangi satu hari pun.

"Tinggal Provinsi Lampung dan Maluku hasil Pilkada 2018 dilaksanakan tahun depan ya, karena tidak bisa mengurangi satu hari pun dan menambah satu hari pun masa jabatan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana undang-undang," ujar Tjahjo.

.

.

KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO Fakta Pilkada Serentak 2018 (4)

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Nasional
KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Nasional
Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Nasional
Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Nasional
Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Nasional
Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Nasional
Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Nasional
Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Nasional
Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Nasional
Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Nasional
Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Tetap Izinkan Sekolah Tatap Muka

Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Tetap Izinkan Sekolah Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X