Bahtiar mengatakan, Mendagri Tjahjo Kumolo telah mengintruksikan kepada jajaran di Kemendagri untuk memberikan pendampingan kepada pemda dalam memberikan pelayanan masyarakat untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tak tertunda.
"Besok Selasa (2/10/2018) rencana tim turun untuk melihat kendala langsung di lapangan," ujar Bahtiar melalui sambungan telepon kepada Kompas.com, Senin (1/10/2018).
Bahtiar mengungkapkan Mendagri juga telah memberi surat edaran untuk daerah menyatakan darurat bencana, karena dalam kondisi ini pemerintah daerah dalam keadaan bencana bisa untuk menggunakan dana angarannya dalam keadaan darurat.
Bahtiar menambahkan, saat ini pihaknya terus menginventarisir jumlah kabupaten dan kecamatan di Palu yang lumpuh akibat bencana gempa dan tsunami.
“Kan banyak menjadi korban. Kemendagri masih mendata jumlah aparat yang menjadi korban, kan saat ini belum kelihatan berapa misalnya di Pemda Palu, Kabupaten Donggala, serta Pemerintahan provinsi Sulawesi Tengah,” kata Bahtiar.
“Tetapi prinsip-prinsip pemerintahan harus berjalan oleh karena tugas kita membantu tugas pemda provinsi, pemda kabupaten kita setempat dalam hal pelayanan-pelayanan tertentu, misalnya KTP dari tim Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatn Sipil) nanti dicek lagi di kecamatan,” sambung Bahtiar.
Sebelumnya, gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan tsunami yang terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018).
Selain itu, gempa juga menyebabkan gelombang tsunami yang terjadi di Pantai Palu dengan ketinggian 0,5 sampai 1,5 meter, pantai Donggala kurang dari 50 sentimeter, dan Pantai Mamuju dengan ketinggian 6 sentimeter.
Data hingga Minggu (30/9/2018) siang, korban tewas akibat gempa dan tsunami ini bertambah menjadi 832 orang.
https://nasional.kompas.com/read/2018/10/01/10043161/besok-tim-kemendagri-terjun-ke-palu-untuk-pulihkan-roda-pemerintahan