Kubu Prabowo-Sandiaga Diminta Segera Lapor Polisi soal Situs Skandal Sandiaga

Kompas.com - 25/09/2018, 21:38 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Reza JurnalistonSekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meminta kubu Prabowo Subianto- Sandiaga Uno segera melaporkan situs yang menyudutkan Sandiaga ke polisi.

Bahkan, kata Karding, ia siap membantu melaporkan kepada polisi ihwal keberadaan situs tersebut.

Sebab, jika tidak segera dilaporkan, seolah-olah situs tersebut dibuat oleh kubu Jokowi-Ma'ruf. Ia menjamin tak ada unsur tim kampanye mereka yang terlibat dalam pembuatan situs tersebut.

"Terkait dengan web atau situs yang muncul, saya kira negara ini negara hukum, silakan dilaporkan ke polisi, kalau tidak punya waktu dan tenaga saya juga siap melaporkan ke polisi. Di laporkan aja, supaya tidak terjadi narasi seakan-akan dari sini. Enggak ada itu," kata Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Baca juga: Sandiaga Uno Tanggapi Santai Munculnya Situs Skandal Sandiaga

Ia berharap dengan dilaporkannya situs itu ke polisi maka permasalahan segera bisa diselesaikan dan pelakunya bisa segera diadili.

Sebab, hal itu termasuk dalam kampanye hitam yang menjadi salah satu bentuk pelanggaran kampanye.

"Kami mendorong ini dibuka terang-terang, disampaikan ke penegak hukum agar diproses, supaya ketahuan siapa sesungguhnya yang membuat situs itu," lanjut dia.

Sebelumnya Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut berita dalam situs www.skandalsandiaga.com yang menyudutkan Sandiaga sebagai hoaks.

Baca juga: Polisi Koordinasi dengan Kominfo soal Situs Skandal Sandiaga

Diketahui, di dalam situs tersebut Sandiaga diberitakan terlibat perselingkuhan dengan perempuan berinisial MB.

"Tidak benar itu. Itu fitnah paling kejam jelang pilpres," kata Dahnil saat dihubungi, Selasa (25/9/2018).

"Yang jelas fitnah ya. Bang Sandi itu tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Sejak awal beliau itu memahami konsekuensi ketika beliau berhadapan dengan petahana dan kemudian orang-orang yang tidak suka terhadap beliau pasti akan memproduksi fitnah-fitnah itu," lanjut dia.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Nasional
Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X