Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Jokowi, Din Syamsuddin Sampaikan Pengunduran Diri

Kompas.com - 25/09/2018, 18:25 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Din Syamsuddin menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Kedatangan Din adalah untuk menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban.

"Pengunduran diri ini sudah saya sampaikan melalui surat, per tanggal 21 september yang lalu. Dan alhamdulillah beliau sudah membaca, dan dapat memahami maksudnya, apalagi setelah saya sampaikan secara lisan tadi," kata Din usai pertemuan.

Din mengaku, mengundurkan diri karena Presiden Joko Widodo saat ini sudah resmi menjadi calon presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan presiden 2019.

Padahal, Din sebagai tokoh agama ingin tetap netral dan tak berpihak kepada salah satu kubu di Pilpres.

"Jadi kalau saya masih menjabat sebagai utusan khusus presiden yang sekarang jadi capres, itu berarti banyak yang memahaminya saya hanya ada di sini, di satu pihak, di satu kubu, dan itu akan menghalangi dan tidak memudahkan upaya saya untuk membangun kebersamaan dari masyarakat majemuk, di berbagai organisasi," kata Din.

Padahal, Din mengatakan, saat ini ia masih sebagai pemimpin dari organisasi atau gerakan yang harusnya bersifat netral. Ia masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

Din juga masih menjadi ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, yang merupakan gerakan rakyat Indonesia bersifat lintas agama, suku, bahasa, dan budaya.

Ia juga masih menjabat Ketua Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, Jakarta.

"Pak Jokowi, saya ingin sampaikan, dapat memahami posisi tersebut, dan oleh karena itu tentu beliau menerima pengunduran diri saya," kata Din.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com