Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikaitkannya Istana dengan Asia Sentinel Dinilai Tak Berdasar

Kompas.com - 18/09/2018, 18:25 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Istana dikait-kaitkan dengan media asal Hong Kong, Asia Sentinel, yang memuat berita konspirasi kejahatan keuangan di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu mencuat setelah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengunggah foto Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan co-founder media asing Hong Kong, Asia Sentinel, Lin Neumann.

Namun, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai foto Moeldoko dengan Lin Neumann merupakan hal yang lumrah dan tidak menyatakan ada afiliasi tertentu.

"Foto bersama tidak menjadi bagian dari sebuah afiliasi terhadap sebuah agenda politik, kepentingan politik," ujarnya di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Wasekjen Demokrat Unggah Foto Moeldoko Bareng Co-founder Asia Sentinel, Ini Tanggapan Istana

Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate juga menilai dikaitkannya Istana dengan pemberitaan Asia Sentinel merupakan hal yang tidak berdasar.

Sama seperti Hasto, Plate menilai foto adalah hal yang lumrah saja. Ia yang juga seorang anggota Komisi XI DPR memberikan satu contoh.

"Misalnya ada anggota DPR berfoto dengan Donald Trump, ya apakah semua kebijakan pemerintahan Amerika serikat dikaitkan dengan foto teman kita yang di DPR? Kan tidak itu. Terlalu jauh itu dikaitkan," kata dia.

Plate enggan mengomentari hal itu lebih panjang. Sebab, menurut dia, dikaitkannya Istana dengan pemberitaan Asian Sentinel tak punya dasar.

Baca juga: Demokrat Akan Adukan Asia Sentinel ke Dewan Pers Hong Kong

"Kita buang-buang energi untuk menanggapi yang tidak punya dasar yang kualifikasinya tidak layak," ucap dia.

Asia Sentinel, media asal Hong Kong, pada Rabu (12/9/2018), memuat artikel soal dugaan konspirasi kejahatan keuangan di era pemerintahan SBY.

Pada artikel yang ditulis editor yang juga pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen, disebut bahwa Bank Century digunakan untuk merampok uang negara.

Menurut tulisan tersebut, Century direkayasa sebagai bank gagal pada 2008.

Tulisan tersebut juga menyebut bahwa SBY menggunakan Bank Century untuk melakukan pencucian uang sebesar 12 miliar dollar AS.

Setelah protes dari Demokrat, artikel tersebut sempat hilang dari laman Asia Sentinel.

Kini artikel tersebut sudah bisa kembali diakses, namun sudah diperbarui dengan ditambahkan bantahan dari elite Demokrat.

Kompas TV Artikel memuat sejumlah poin dan menyebut keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Bank Century
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com