Kompas.com - 17/09/2018, 20:05 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintahannya selama sepuluh tahun sangat peduli dan mengutamakan taraf hidup rakyat yang tergolong miskin dan rentan miskin.

Jika ada konflik penentuan prioritas dalam kebijakan ekonomi, SBY berpendapat bahwa rakyatlah yang diutamakan.

Hal ini dikatakan SBY saat menyampaikan pidato politik dalam rangka memperingati 17 Tahun Partai Demokrat di Djakarta Theater, Senin (17/9/2018) malam.

Hadir dalam acara ini, seluruh anggota DPR, caleg, ketua DPD, dan kepala daerah dari Partai Demokrat.

"Bukan berarti pembangunan infrastruktur fisik tidak penting, karena ketika Partai Demokrat berada di pemerintahan, pembangunan infrastruktur juga dilakukan. Tetapi, sekali lagi, rakyat yang sedang susah harus kita utamakan," kata SBY.

Menurut SBY, masih banyak masyarakat di Indonesia yang harus dibantu. Mereka adalah yang disebut dengan 40 persen kalangan terbawah, yang saat ini, di Indonesia jumlahnya mencapai sekitar 100 juta orang.

Baca juga: SBY: Ternyata Rakyat Masih Ingat Apa yang Dilakukan Pemerintahan SBY

"Ini tidak mengada-ada dan juga bukanlah sebuah pencitraan. Bagi saya, menolong dan meningkatkan kualitas hidup golongan miskin dan kurang mampu adalah merupakan kewajiban moral," kata dia.

Menurut SBY, ekonomi pasar bebas dan kapitalisme sering tidak sensitif dan tidak peduli pada kemiskinan dan kesenjangan. Justru, negara, pemerintah dan pemimpin harus hadir, peduli dan melakukan langkah-langkah serius untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

"Selama 10 tahun, saya memimpin Indonesia dengan dukungan Partai Demokrat, kita jalankan berbagai program pro rakyat, untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan," kata dia.

SBY lalu menguraikan program-program yang dimaksud. Misalnya, pemerintahan SBY memberikan bantuan langsung tunai ketika daya beli rakyat amat rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Baca juga: Cerita SBY yang Tak ingin Banyak Berjanji Saat Jadi Presiden

Pemerintahan SBY juga memberikan Raskin, dan menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi rakyat yang sangat miskin.

Di bidang kesehatan, ada program Jamkesmas dan BPJS. Di bidang pendidikan, juga ada program Bantuan Operasional Siswa dan Bidikmisi.

Ada juga program Kredit Usaha Rakyat yang memberikan KUR untuk membantu dan mengembangkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk membangun infrastruktur, juga ada program PNPM. Gaji pegawai negeri, guru, TNI dan Polri serta upah buruh juga dinaikkan secara signifikan.

Ada yang mengkritik saya dan tidak setuju dengan banyaknya anggaran yang tersedot untuk program pro rakyat ini. Bahkan ada yang mengatakan program-program ini tidak produktif dan konsumtif sifatnya," kata SBY.

Baca juga: Demokrat: Jokowi-Prabowo yang Kompetisi, tapi yang Digebukin Pak SBY Terus

"Saya dan Partai Demokrat tentu tidak setuju, kalau membantu rakyat kecil dan rakyat yang sedang susah itu salah dan tidak produktif. Negara dan pemerintah justru wajib membantu rakyatnya yang susah dan tidak mampu," tambahnya.

Dewasa ini, SBY mendengar bahwa sebagian dari program-program itu diganti namanya, atau dikemas ulang. Sebagian yang lain ditiadakan.

"Hal ini tentu merupakan hak dari pemerintahan yang sekarang. Yang penting, bagi Partai Demokrat, negara dan pemerintah tidak mengabaikan kewajibannya untuk membantu rakyat kecil atau wong cilik. Ini adalah konsep keadilan dan pemerataan," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya 'Obstruction of Justice' di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya "Obstruction of Justice" di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Nasional
Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan M Kece

Nasional
Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap

Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap

Nasional
Menurut Mahfud, jika Pemerintah Diam, Skenario Kasus Brigadir J Bisa Saja Baku Tembak

Menurut Mahfud, jika Pemerintah Diam, Skenario Kasus Brigadir J Bisa Saja Baku Tembak

Nasional
ICJR Temukan 73 Pasal Bermasalah di Dalam RKUHP

ICJR Temukan 73 Pasal Bermasalah di Dalam RKUHP

Nasional
Polri: Irjen Ferdy Sambo Tak Bisa Diperiksa Komnas HAM Hari Ini

Polri: Irjen Ferdy Sambo Tak Bisa Diperiksa Komnas HAM Hari Ini

Nasional
Komnas HAM Jadwalkan Periksa Irjen Ferdy Sambo Siang Ini

Komnas HAM Jadwalkan Periksa Irjen Ferdy Sambo Siang Ini

Nasional
Wapres Minta Dosen Pendidikan Agama Islam Jadi Garda Terdepan Tumbuhkan Moderasi Beragama

Wapres Minta Dosen Pendidikan Agama Islam Jadi Garda Terdepan Tumbuhkan Moderasi Beragama

Nasional
Ribut-ribut Rencana Kenaikan Tarif Tiket Borobudur dan TN Komodo, Preseden Buruk Pariwisata Indonesia

Ribut-ribut Rencana Kenaikan Tarif Tiket Borobudur dan TN Komodo, Preseden Buruk Pariwisata Indonesia

Nasional
Ferdy Sambo Diperiksa sebagai Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J Hari Ini

Ferdy Sambo Diperiksa sebagai Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J Hari Ini

Nasional
Gus Yahya Tunjuk Gudfan Arif sebagai Plt Bendum PBNU Gantikan Posisi Mardani Maming

Gus Yahya Tunjuk Gudfan Arif sebagai Plt Bendum PBNU Gantikan Posisi Mardani Maming

Nasional
Kabareskrim Harap Motif Penembakan Brigadir J Dibuka di Persidangan

Kabareskrim Harap Motif Penembakan Brigadir J Dibuka di Persidangan

Nasional
Kementerian PPPA Dorong Polisi Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bogor

Kementerian PPPA Dorong Polisi Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bogor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.