Perludem: Larangan Eks Koruptor Nyaleg Pantas Diakomodir ke Undang-Undang

Kompas.com - 15/09/2018, 20:53 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Sekretariat ICW, Jakarta, Minggu (9/9/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Sekretariat ICW, Jakarta, Minggu (9/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut materi larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif (caleg) pantas untuk diakomodir dalam Undang-Undang Pemilu.

Gagasan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa larangan eks koruptor nyaleg yang dimuat dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bertentangan dengan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017.

Putusan itu akan berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal caleg napi korupsi menjadi Memenuhi Syarat (MS). Artinya, mantan napi korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai caleg.

Baca juga: Ada Putusan MA, PDI-P Tetap Tak Usung Caleg Eks Koruptor

"Materi yang ada di dalam peraturan KPU sudah sepantasnya diakomodir dan dimasukan ke dalam Undang-Undang Pemilu kita," kata Titi usai diskusi publik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/9/2018).

Larangan mantan napi korupsi maju sebagai caleg perlu dimasukkan dalam UU, kata Titi, lantaran ketentuan dalam UU Pemilu yang mengharuskan caleg mantan napi korupsi mempublikasikan rekam jejaknya sebagai koruptor, sebagaimana tercantum dalam pasal 240 ayat 1 huruf g, belum memberikan dampak efektif.

Sebab, pemilih belum mendapatkan pendidikan politik yang baik. Belum tentu pemilih mendapat informasi soal status caleg sebagai mantan napi korupsi.

Baca juga: Perludem: KPU Harus Tandai Caleg Eks Koruptor

Akibatnya, publik bisa saja tetap memilih caleg mantan napi korupsi itu saat hari pemungutan suara.

"Seolah-olah pemilih mendapatkan akses informasi yang baik dan juga pendidikan politik yang baik, sehingga bisa mengambil keputusan dengan nalar yang sepenuhnya? Bisa mengambil keputusan dengan nalar yang secara sadar dan bertanggung jawab," ujar Titi.


Mahkamah Agung (MA) telah memutus uji materi Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Nasional
Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

Nasional
UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

Nasional
Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Nasional
Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Nasional
Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Nasional
Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Nasional
PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.