Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Sebut Dukungan bagi Prabowo di Papua Cukup Kuat

Kompas.com - 10/09/2018, 14:28 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

Menurut dia, DPD yang ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin itu relatif sedikit. Dari 34 DPD, 30 DPD memutuskan ikut keputusan partai mendukung Prabowo, sementara 4 lainnya ingin mendukung Jokowi.

Khusus untuk DPD Papua, pemberian dispensasi dipertimbangkan karena alasan untuk menjaga suara Partai Demokrat di provinsi tersebut.

Selain itu, alasan karakteristik pemilihnya yang dinilai beda dengan daerah lain karena menggunakan sistem noken.

Menurut Ferdinand, 92 persen suara anggota DPD Papua ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Persentase itu menjadi yang terbesar dibandingkan tiga DPD lain yang menyuarakan ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi. "Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam. Selain Papua, kata dia, ada tiga DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Baca juga: Gubernur Lukas Enembe: 3 Juta Suara di Papua Kita Kasih Semua ke Jokowi Namun, untuk tiga DPD itu, Partai Demokrat belum sampai pada tahap pertimbangan. Ia mengatakan, DPP Partai Demokrat akan terlebih dahulu mengonfirmasi hal tersebut untuk memastikan apakah ketiga DPD itu mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin atau ikut keputusan partai mendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Menurut dia, DPD yang ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin itu relatif sedikit. Dari 34 DPD, 30 DPD memutuskan ikut keputusan partai mendukung Prabowo, sementara 4 lainnya ingin mendukung Jokowi. Khusus untuk DPD Papua, pemberian dispensasi dipertimbangkan karena alasan untuk menjaga suara Partai Demokrat di provinsi tersebut. Baca juga: Dukung Jokowi, Gubernur Lukas Enembe Sebut Tak Ada Urusan dengan Demokrat Selain itu, alasan karakteristik pemilihnya yang dinilai beda dengan daerah lain karena menggunakan sistem noken. Menurut Ferdinand, 92 persen suara anggota DPD Papua ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Persentase itu menjadi yang terbesar dibandingkan tiga DPD lain yang menyuarakan ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Ferdinand mengatakan, seandainya dispensasi itu diberikan, Partai Demokrat tidak akan mengabaikan dukungan kepada Prabowo-Sandiaga Uno. Baca juga: Lukas Enembe Pastikan Seluruh Kader Demokrat Papua Dukung Jokowi-Maruf Saat ini, Demokrat masih mencari formula terbaik agar kedua kepentingan itu bisa terakomodasi. "Dispensasi yang sedang kami pikirkan dan belum menjadi keputusan adalah mencarikan formula bentuk tata cara strategi kampanye agar suara Demokrat tidak hilang di pileg," kata dia. "Sementara DPD Papua juga bisa menyumbang suara bagi Jokowi dan kami juga tidak bisa mengabaikan dukungan Prabowo. Ini yang akan dicarikan strategi dan formulanya. Jadi bukan melepas begitu saja," lanjut Ferdinan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Demokrat: Baru DPD Papua yang Dipertimbangkan Dapat Dispensasi Dukung Jokowi ", https://nasional.kompas.com/read/2018/09/10/05391411/demokrat-baru-dpd-papua-yang-dipertimbangkan-dapat-dispensasi-dukung-jokowi.
Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com