Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Baru DPD Papua yang Dipertimbangkan Dapat Dispensasi Dukung Jokowi

Kompas.com - 10/09/2018, 05:39 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 dengan berbagai pertimbangan.

Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi.

"Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.

Selain Papua, kata dia, ada tiga DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Baca juga: Gubernur Lukas Enembe: 3 Juta Suara di Papua Kita Kasih Semua ke Jokowi

Namun, untuk tiga DPD itu, Partai Demokrat belum sampai pada tahap pertimbangan.

Ia mengatakan, DPP Partai Demokrat akan terlebih dahulu mengonfirmasi hal tersebut untuk memastikan apakah ketiga DPD itu mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin atau ikut keputusan partai mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

Menurut dia, DPD yang ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin itu relatif sedikit. Dari 34 DPD, 30 DPD memutuskan ikut keputusan partai mendukung Prabowo, sementara 4 lainnya ingin mendukung Jokowi.

Khusus untuk DPD Papua, pemberian dispensasi dipertimbangkan karena alasan untuk menjaga suara Partai Demokrat di provinsi tersebut.

Baca juga: Dukung Jokowi, Gubernur Lukas Enembe Sebut Tak Ada Urusan dengan Demokrat

Selain itu, alasan karakteristik pemilihnya yang dinilai beda dengan daerah lain karena menggunakan sistem noken.

Menurut Ferdinand, 92 persen suara anggota DPD Papua ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Persentase itu menjadi yang terbesar dibandingkan tiga DPD lain yang menyuarakan ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ferdinand mengatakan, seandainya dispensasi itu diberikan, Partai Demokrat tidak akan mengabaikan dukungan kepada Prabowo-Sandiaga Uno.

Baca juga: Lukas Enembe Pastikan Seluruh Kader Demokrat Papua Dukung Jokowi-Maruf

Saat ini, Demokrat masih mencari formula terbaik agar kedua kepentingan itu bisa terakomodasi.

"Dispensasi yang sedang kami pikirkan dan belum menjadi keputusan adalah mencarikan formula bentuk tata cara strategi kampanye agar suara Demokrat tidak hilang di pileg," kata dia.

"Sementara DPD Papua juga bisa menyumbang suara bagi Jokowi dan kami juga tidak bisa mengabaikan dukungan Prabowo. Ini yang akan dicarikan strategi dan formulanya. Jadi bukan melepas begitu saja," lanjut Ferdinand.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com