Din Syamsuddin Jamin MUI Netral di Pilpres 2019

Kompas.com - 06/09/2018, 18:26 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin Saat ditemui di Kantor MUI,Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018). Reza JurnalistonKetua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin Saat ditemui di Kantor MUI,Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menjamin, MUI akan netral pada Pemilihan Presiden 2019.

MUI tak akan berpolitik, meski Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menjadi bakal calon wakil presiden berpasangan dengan Joko Widodo sebagai petahana.

"Kami menjamin MUI bersifat independen dan bersifat netral," kata Din di Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Baca juga: Ganjar Sebut Jateng Lumbung Suara Jokowi-Maruf

Din mengatakan, dalam pedoman rumah tangga MUI memang tidak ada aturan yang mengharuskan Ma'ruf mundur dari posisi sebagai ketua umum karena maju dalam pilpres.

Sebab, pedoman rumah tangga MUI mengatur bahwa ketua umum tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara.

Sementara, posisi Ma'ruf yang masih sebagai bakal calon wapres tidak dianggap sebagai pejabat negara.

"Maka Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin harus melepas jabatannya sebagai Ketum MUI apabila nanti secara definitif telah menjadi wakil presiden," kata Din.

Baca juga: MUI Minta Elite Politik Jaga Etika Jelang Pemilu 2019

Demi marwah organisasi MUI, ia memastikan bahwa MUI tidak akan berpihak di Pilpres. Sebab, MUI adalah milik semua golongan umat.

"Seyogianya organisasi MUI tidak digunakan oleh kepentingan politik kekuasaan yang dapat memecah belah umat islam," ujar Din.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapakan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapakan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Nasional
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X