Polri: Kalau Mau Gerakan Sosial, Jangan Memprovokasi... - Kompas.com

Polri: Kalau Mau Gerakan Sosial, Jangan Memprovokasi...

Kompas.com - 06/09/2018, 18:06 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto saat ditemui di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/9/2018).Reza Jurnaliston Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto saat ditemui di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto menegaskan, Polri bersikap netral dalam Pemilu 2019.

Hal ini disampaikannya merespons tanggapan dari berbagai pihak atas keputusan Polri tak mengeluarkan izin untuk aksi #2019GantiPresiden di sejumlah kota.

Setyo mengatakan, mereka yang ingin menggelar aksi #2019GantiPresiden agar mematuhi segala prosedur dan ketentuan yang berlaku.

“Saya melihat bahwa ini harus jelas lah. Kalau memang mau kampanye ikutilah (aturan). Kalau mau gerakan sosial ini ya jangan memprovokasi masyarakat,” ujar Setyo, saat ditemui di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/9/2018).

Baca juga: Gerakan #2019Ganti Presiden Belum Beri Dukungan ke Prabowo

Ia menyebutkan, Polri memiliki alasan untuk tak memberikan izin aksi tersebut karena dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat akibat penolakan dari warga.

“Polisi melakukan penilaian apakah kegiatan ini akan menganggu keamanan atau tidak. Nah, kami juga memantau di sekitar yang akan dilewati, apakah ada yang menolak? Jika yang menolak hanya segelintir orang saja, itu bisa memicu permasalahan,” kata Setyo.

Telegram rahasia Polri

Sebelumnya, Polri telah mengeluarkan telegram rahasia yang ditujukan kepada kepolisian di daerah terkait antisipasi keamanan dan ketertiban setelah maraknya gerakan tagar politik.

Dalam surat tersebut disebut bahwa #2019GantiPresiden adalah kegiatan yang merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 yang wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri

Penyelenggara aksi #2019GantiPresiden pun dinyatakan wajib serta bertanggung jawab pada empat hal.

Baca juga: Mahfud MD: Ada yang Nekat Mengatakan #2019GantiPresiden Makar, di Mana Makarnya?

Empat hal tersebut adalah menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui hukum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Setyo menjelaskan, polisi juga bisa menganjurkan kepada penanggung jawab koordinator kegiatan agar bersedia memindahkan atau membatalkan kegiatan jika berpotensi memunculkan gangguan kamtibmas.

Baca juga: Ganjar Pranowo Pertanyakan Maksud Gerakan #2019GantiPresiden

Selain itu, lanjut Setyo, Polri juga diberi wewenang untuk membubarkan kegiatan jika tak memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku.

“Kalau dibubarkan enggak mau, kamia menggunakan KUHP (karena) melawan petugas,” kata dia.

Sertyo menyebutkan, tindakan yang diambil Polri itu hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tupoksi Polri.

"Polisi bertindak untuk menjaga keamanan dan ketertiban jangan sampai terjadi chaos atau konflik. Kita tidak boleh membiarkan sampai terjadi konflik. Kalau sampai terjadi konflik, itu polisi yang salah,” ujar Setyo.

Kompas TV Polisi mengatakan mereka telah berbicara dengan dua kelompok yang akan menggelar kegiataan tersebut.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Biografi Tokoh Dunia: Chesley Sullenberger, Sosok 'Sully' yang Sesungguhnya

Biografi Tokoh Dunia: Chesley Sullenberger, Sosok "Sully" yang Sesungguhnya

Internasional
Ini Permintaan Kubu Jokowi-Ma'ruf kepada Prabowo-Sandi untuk Debat Selanjutnya

Ini Permintaan Kubu Jokowi-Ma'ruf kepada Prabowo-Sandi untuk Debat Selanjutnya

Nasional
 Polisi Tangkap Sekelompok Pria yang Mengaku sebagai Penagih Utang

Polisi Tangkap Sekelompok Pria yang Mengaku sebagai Penagih Utang

Megapolitan
Kubu Prabowo-Sandiaga Sebut Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Belum Aman

Kubu Prabowo-Sandiaga Sebut Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Belum Aman

Nasional
Perangkat Desa di Banyuwangi Bantu Amir Cari Ibu Kandungnya

Perangkat Desa di Banyuwangi Bantu Amir Cari Ibu Kandungnya

Regional
Kasus Meikarta, KPK Identifikasi Lebih dari 20 Anggota DPRD Dibiayai Plesiran ke Thailand

Kasus Meikarta, KPK Identifikasi Lebih dari 20 Anggota DPRD Dibiayai Plesiran ke Thailand

Nasional
Pesawat Pembom Rusia Jatuh di Kutub Utara, Tiga Awak Tewas

Pesawat Pembom Rusia Jatuh di Kutub Utara, Tiga Awak Tewas

Internasional
Polisi Kembali Olah TKP Mayat Terbakar di Spring Bed di Ogan Ilir

Polisi Kembali Olah TKP Mayat Terbakar di Spring Bed di Ogan Ilir

Regional
Kurangi Keramaian, Stasiun Tokyo Beri Makanan Gratis ke Penumpang

Kurangi Keramaian, Stasiun Tokyo Beri Makanan Gratis ke Penumpang

Internasional
Penjelasan Timses Prabowo soal 'Chief of Law Enforcement'

Penjelasan Timses Prabowo soal "Chief of Law Enforcement"

Nasional
Mahasiswa Tewas Setelah Terjun Bebas dari Kampus UBM Lodan

Mahasiswa Tewas Setelah Terjun Bebas dari Kampus UBM Lodan

Megapolitan
Tempat Penampungan PKL di Blok F Tanah Abang Tak Diminati

Tempat Penampungan PKL di Blok F Tanah Abang Tak Diminati

Megapolitan
Ditemukan Penyumbang Fiktif Dana Kampanye, Timses Jokowi-Ma'ruf Akan Transparan

Ditemukan Penyumbang Fiktif Dana Kampanye, Timses Jokowi-Ma'ruf Akan Transparan

Nasional
Khawatir Bencana Longsor, 100 Warga Cisolok Sukabumi Mengungsi

Khawatir Bencana Longsor, 100 Warga Cisolok Sukabumi Mengungsi

Regional
Guru Les Privat yang Cabuli 34 Muridnya Korban Pencabulan Saat SMP

Guru Les Privat yang Cabuli 34 Muridnya Korban Pencabulan Saat SMP

Regional

Close Ads X