KPU Akan Minta Partai Tegakkan Pakta Integritas Larangan Eks Koruptor "Nyaleg"

Kompas.com - 06/09/2018, 17:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengirim surat kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu 2019, hari ini.

Surat tersebut menyinggung soal temuan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai bakal calon legislatif (bacaleg) mantan narapidana korupsi, serta komitmen partai terhadap pakta integritas yang telah mereka tandatangani, yang bunyinya tidak akan mencalonkan bacaleg mantan narapidana korupsi.


Langkah mengirim surat tersebut, merupakan hasil kesepakatan dari tiga lembaga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), usai ketiganya melakukan pertemuan, Rabu (5/9/2018).

Baca juga: Ini Penyebab Munculnya Pemilih Ganda pada DPS Menurut KPU

"Menyampaikan temuan-temuan di lapangan, yang pada pokoknya adalah pengajuan bacaleg itu kan oleh parpol, pimpinan parpol sudah menandatangani pakta integritas," kata Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).

Dalam surat tersebut, KPU akan meminta partai politik untuk menegakkan pakta integritas yang telah mereka tandatangani sebelum masa pencalonan legislatif.

Menurut Viryan, pakta integritas dalam hal ini bertindak sebagai regulasi, bukan lagi komitmen. Sehingga harus dipatuhi.

"Itu bukan komitmen, itu regulasi. Aspek etik yang diformalkan, jadi pakta integritas. Pakta integritas itu di pasal 4 (Peraturan KPU) diatur, lampirannya ada pimpinan parpol tanda tangan," terang Viryan.

Baca juga: Ini Kesepakatan KPU, Bawaslu, dan DKPP soal Polemik Bacaleg Eks Koruptor

Meski demikian, KPU mengapresiasi partai politik di tingkat pusat yang tidak mendaftarkan mantan narapidana korupsi sebagai bacaleg.

Sejauh ini, bacaleg mantan narapidana korupsi diajukan oleh partai di level provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk itu, KPU meminta partai di level tersebut untuk tidak melanggar pakta integritas yang juga telah mereka tandatangani.

"Masih ada (bacaleg mantan napi korupsi) di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Kami mengharapkan pimpinan parpol tingkat pusat agar dapat menyampaikan pimpinan (parpol) tingkat kabupaten kota terkait ketentuan (larangan mantan napi korupsi nyaleg) ini," tuturnya.

Untuk diketahui, formulir pakta integritas itu berisi tiga poin. Di antaranya jika ada pelanggaran pakta integritas, berupa adanya bakal calon yang berstatus mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi, maka bersedia dikenai sanksi administrasi pembatalan pencalonan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Tak Tertarik Gabung Koalisi Bentukan PKB, Ini Alasannya

Nasdem Tak Tertarik Gabung Koalisi Bentukan PKB, Ini Alasannya

Nasional
Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

Nasional
Ada Spanduk Dukungan Maju di Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Gangu Saya dengan Isu Capres!

Ada Spanduk Dukungan Maju di Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Gangu Saya dengan Isu Capres!

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

Nasional
Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia, Muhammadiyah dan Indonesia Berduka

Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia, Muhammadiyah dan Indonesia Berduka

Nasional
PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

Nasional
Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Nasional
KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

Nasional
Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Nasional
MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

Nasional
KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Nasional
Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Nasional
Stop Penganiayaan Anak

Stop Penganiayaan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.