Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp 2,78 Triliun untuk Pengamanan Pemilu 2019

Kompas.com - 06/09/2018, 14:35 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI mengajukan tambahan anggaran Tahun 2019 sebesar Rp 2,780 triliun terkait pengamanan pada Pemilu 2019.

Wakil Kapolri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, tambahan anggaran tersebut telah dihitung berdasarkan proses evaluasi dan informasi intelijen terkait potensi ancaman.

"Berkaitan (anggaran) dengan pemilu yang sudah pasti dimunculkan berdasarkan evaluasi yang sebelumnya dan perkiraan ancaman menurut intelijen," ujar Ari saat memberikan keterangan seusai Rapat Kerja terkait pembahasan anggaran dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

"Kita perlu ada penyesuaian anggaran. Kalau sistem atau pola saya rasa mungkin sama. Yang spesial betul kita tidak ada," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Asistensi Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri Irjen Pol Gatot Eddy Pranomo mengatakan, Polri membutuhkan anggaran sekitar Rp 5 triliun terkait pengamanan pemilu.

Sementara dalam pagu indikatif Tahun 2019 telah disepakati anggaran sebesar Rp 2,3 triliun. Artinya, Polri masih membutuhkan Rp 2,7 triliun.

Menurut Gatot, kebutuhan anggaran sebesar Rp 5 triliun telah dibahas bersama Asistensi Operasi (Asops) Kapolri.

"Ya, itu untuk kegiatan pemilu. Usulan kami kan Rp 5 triliun, kemudian dalam pagu anggaran kami itu diajukan Rp 2,3 triliun," kata Gatot.

"Kami sudah exercise, sudah berhitung bersama dengan Sops (Asops) itu jumlahnya Rp 5 triliun, makanya kami mengajukan tambahan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com