Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Ajukan Tambahan Anggaran Rp 60 Miliar untuk Diplomasi Terkait Papua

Kompas.com - 05/09/2018, 13:02 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 Miliar untuk biaya diplomasi terkait permasalahan Papua.

Anggaran yang diajukan tersebut di luar pagu anggaran Kemenko Polhukam Tahun 2018 sebesar Rp 281.470.604.000.

Wiranto mengatakan, anggaran sebesar Rp 60 miliar itu akan digunakan untuk membiayai upaya diplomasi pemerintah terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

"Secara intens kami melakukan soft diplomacy. Saya memimpin sendiri, datang ke sana, koordinasi, ngomong sama mereka. Kami mengajukan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk tambahan itu," ujar Wiranto dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Baca juga: Gubernur Lukas Enembe: 3 Juta Suara di Papua Kita Kasih Semua ke Jokowi

Wiranto menjelaskan, beberapa tahun lalu sebanyak tujuh dari 13 negara di kawasan Pasifik Selatan mendukung kemerdekaan Papua.

Masing-masing negara memiliki hak suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara itu, kata Wiranto, negara-negara di Pasifik Selatan banyak menerima informasi yang keliru tentang sikap Indonesia terhadap Papua.

Misalnya, anggapan bahwa pemerintah telah menganaktirikan pembangunan Papua.

Menurut mantan Panglima ABRI itu, pemerintah telah melakukan diplomasi terhadap dua kepala negara di Pasifik Selatan, yakni Nauru dan Vanuatu.

Kedua kepala negara itu diajak langsung ke Papua untuk melihat perkembangan pembangunan di sana.

"Selama ini kita lupa, kita alpa, bahwa ada negara-negara banyak di sana yang nanti bisa membahayakan dominasi kita, Papua menjadi bagian dari wilayah kita dan ternyata betul," kata Wiranto.

Anggaran sebesar Rp 60 miliar yang diajukan Wiranto itu terbagi dalam lima pos kegiatan koordinasi.

1. Peningkatan citra Papua Rp 20 miliar

2. Peningkatan kerja sama Indonesia dengan Pasifik Selatan Rp 15 miliar

3. Peningkatan kerja sama organisasi internasional Pasifik Selatan Rp 15 miliar

4. Pengelolaan Keamanan Wilayah Perbatasan Australia dan Pasifik Selatan Rp 5 miliar

5. Peningkatan kerja sama intelijen keamanan wilayah perbatasan wilayah Australia dan Pasifik Selatan Rp 5 miliar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kisah Kakek Abdullah, Jalani Hari Tua Menganyam Atap Rumbia

Kisah Kakek Abdullah, Jalani Hari Tua Menganyam Atap Rumbia

Nasional
Polisi Usut Keterkaitan Caleg PKS Tersangka Penyelundupan 70 Kilogram Sabu dan Fredy Pratama

Polisi Usut Keterkaitan Caleg PKS Tersangka Penyelundupan 70 Kilogram Sabu dan Fredy Pratama

Nasional
Pemprov DKJ Diamanatkan Bentuk Dana Abadi Kebudayaan, Fahira Idris Paparkan 6 Poin Penting

Pemprov DKJ Diamanatkan Bentuk Dana Abadi Kebudayaan, Fahira Idris Paparkan 6 Poin Penting

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung

Nasional
Pemkot Surabaya Raih Penghargaan SPBE Terbaik dari Presiden Jokowi

Pemkot Surabaya Raih Penghargaan SPBE Terbaik dari Presiden Jokowi

BrandzView
Kades di Aceh Utara Harap Kemensos Perbanyak Bantuan Renovasi Rumah Lansia

Kades di Aceh Utara Harap Kemensos Perbanyak Bantuan Renovasi Rumah Lansia

Nasional
Usai Dilantik, Ketum GP Ansor Puji Jokowi Sebagai Pahlawan Indonesiasentris

Usai Dilantik, Ketum GP Ansor Puji Jokowi Sebagai Pahlawan Indonesiasentris

Nasional
Ketum GP Ansor: Menyakiti Jokowi Sama Saja Menyakiti Seluruh Banser

Ketum GP Ansor: Menyakiti Jokowi Sama Saja Menyakiti Seluruh Banser

Nasional
Caleg PKS di Aceh Tamiang Disebut Gunakan Sebagian Hasil Narkoba untuk Pileg

Caleg PKS di Aceh Tamiang Disebut Gunakan Sebagian Hasil Narkoba untuk Pileg

Nasional
KPK Minta Badan Pengawas MA dan KY Periksa Hakim yang Kabulkan Eksepsi Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Minta Badan Pengawas MA dan KY Periksa Hakim yang Kabulkan Eksepsi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Kejagung Dijaga Prajurit Puspom di Tengah Isu Penguntitan, Menko Polhukam: TNI Memang Ada di Sana

Kejagung Dijaga Prajurit Puspom di Tengah Isu Penguntitan, Menko Polhukam: TNI Memang Ada di Sana

Nasional
Addin Jauharuddin Dilantik Jadi Ketum Gerakan Pemuda Ansor 2024-2029

Addin Jauharuddin Dilantik Jadi Ketum Gerakan Pemuda Ansor 2024-2029

Nasional
Komisi III Buka Kans Panggil Kabareskim soal Kasus Vina Cirebon

Komisi III Buka Kans Panggil Kabareskim soal Kasus Vina Cirebon

Nasional
KPK Sebut Putusan Sela yang Bebaskan Gazalba Saleh Ngawur dan Konyol

KPK Sebut Putusan Sela yang Bebaskan Gazalba Saleh Ngawur dan Konyol

Nasional
Saksi Sebut Sekjen Hermawi Taslim Tahu Acara Partai Nasdem Dibiayai Kementan Rp 850 Juta

Saksi Sebut Sekjen Hermawi Taslim Tahu Acara Partai Nasdem Dibiayai Kementan Rp 850 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com