JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 Miliar untuk biaya diplomasi terkait permasalahan Papua.
Anggaran yang diajukan tersebut di luar pagu anggaran Kemenko Polhukam Tahun 2018 sebesar Rp 281.470.604.000.
Wiranto mengatakan, anggaran sebesar Rp 60 miliar itu akan digunakan untuk membiayai upaya diplomasi pemerintah terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.
"Secara intens kami melakukan soft diplomacy. Saya memimpin sendiri, datang ke sana, koordinasi, ngomong sama mereka. Kami mengajukan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk tambahan itu," ujar Wiranto dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Baca juga: Gubernur Lukas Enembe: 3 Juta Suara di Papua Kita Kasih Semua ke Jokowi
Wiranto menjelaskan, beberapa tahun lalu sebanyak tujuh dari 13 negara di kawasan Pasifik Selatan mendukung kemerdekaan Papua.
Masing-masing negara memiliki hak suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sementara itu, kata Wiranto, negara-negara di Pasifik Selatan banyak menerima informasi yang keliru tentang sikap Indonesia terhadap Papua.
Misalnya, anggapan bahwa pemerintah telah menganaktirikan pembangunan Papua.
Menurut mantan Panglima ABRI itu, pemerintah telah melakukan diplomasi terhadap dua kepala negara di Pasifik Selatan, yakni Nauru dan Vanuatu.
Kedua kepala negara itu diajak langsung ke Papua untuk melihat perkembangan pembangunan di sana.
"Selama ini kita lupa, kita alpa, bahwa ada negara-negara banyak di sana yang nanti bisa membahayakan dominasi kita, Papua menjadi bagian dari wilayah kita dan ternyata betul," kata Wiranto.
