Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rupiah Anjlok, Kalla Minta Masyarakat Tak Impor Ferrari, Parfum Mahal, Tas Hermes

Kompas.com - 04/09/2018, 15:07 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar terus merosot. Bahkan mata uang Garuda itu sudah menembus Rp 14.800 per dollar, atau level terendah sejak krisis 1998.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat untuk membantu pemerintah mengurangi impor. Hal itu penting untuk mengurangi defisit neraca perdagangan.

Salah satu caranya, yakni dengan tidak mengimpor barang-barang mewah.

"Mungkin jumlahnya tidak besar tetapi perlu untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa suasana ini, suasana berhemat," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (5/9/2018).

"Suasana kita tidak perlu impor barang mewah, enggak usah Ferrari, Lamborghini masuk, enggak usah mobil-mobil besar, yang mewah-mewah. Tak usah parfum-parfum mahal atau tas-tas Hermes," sambungnya.

Baca juga: Menko Darmin Heran Pelemahan Rupiah Disamakan dengan Krisis 1998

Pemerintah, tutur Kalla, akan berupaya meningkatkan ekspor sumber daya alam dan coba menurunkan impor yang tidak perlu.

Di sisi lain, peningkatan lokal konten juga perlu ditingkatkan sehingga industri tak banyak mengimpor barang.

Baca juga: Rupiah Melemah, Sejumlah Anggota DPR Protes ke Sri Mulyani

Selain itu, pemerintah juga meminta agar ekspor dilakukan secara efesien. Sebab, uang hasil ekspor banyak disimpan di luar negeri.

Padahal, kalau dana itu disimpan di bank di dalam negeri atau Bank Indonesia, maka dana itu akan menambah ketersediaan dana di dalam negeri.

"Ya, selama itu disimpan di bank nasional atau di BI enggak apa-apa cadangan kita baik. Itu akan memperkuat rupiah kalau cadangan baik," kata Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com