Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Masih Mendata Atlet yang Ingin Jadi PNS

Kompas.com - 03/09/2018, 22:35 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sedang melakukan pendataan terhadap para atlet peraih medali Asian Games 2018 yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Para atlet ini diberikan kesempatan menjadi PNS, atau anggota Polri maupun TNI tanpa melewati tes. Tawaran ini bagian dari bonus yang diberikan pemerintah.

Ketua Kontingen Indonesia (CdM) Komjen (Purn) Syafruddin mengatakan, realisasi bonus ini memasuki tahap pendataan.

"Untuk PNS sudah didata oleh staf Kemenpan RB dan para cabang olahraga," ujar Syafruddin di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Senin (3/9/2018).

Baca juga: 5 Fakta Indonesia di Asian Games 2018

"Ini sudah bertambah. Kemarin 50 lebih, sekarang sedang mengalir, sedang ditampung Sesmenpan (Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sekarang," lanjut dia.

Syafruddin, yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), mengatakan, daftar lengkap para atlet yang ingin menjadi PNS kemungkinan akan selesai dalam tiga hari ke depan.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Bonus Atlet dan Pelatih Berprestasi Di Asian Games 2018

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, proses pendataan ini memang memakan waktu.

Menurut Puan, para atlet memiliki beberapa kondisi atau pertimbangan yang membuat mereka tidak bisa langsung menerima tawaran pemerintah menjadi PNS.

"Kalau mereka harus tes itu, mereka tertarik atau cocok di bidang apa, kan ada yang mau akuntansi, ada yang mau ikut jadi pelatih PNS di instansi," terang Puan.

"Ada juga yang enggak mau jadi PNS karena masih kuliah, tetapi kalau sudah selesai kuliah mau. Ini kami data dalam artian sesudah lulus kami prioritaskan. Boleh mikir-mikir dulu juga," lanjut Puan.

Baca juga: INFOGRAFIK: 7 Fakta Seputar Asian Games 2018

Selain ditawari menjadi PNS, para atlet peraih medali juga diberikan bonus dengan besaran yang beragam.

Untuk peraih emas, bagi individu akan mendapatkan Rp 1,5 miliar. Untuk ganda, masing-masing Rp 1 miliar. Bagi tim, masing-masing Rp 750 juta.

Khusus untuk peraih medali emas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyatakan akan membangunkan rumah tipe 36 dengan kisaran Rp 70 juta-100 juta.

Untuk peraih medali perak tunggal jumlahnya Rp 500 juta, ganda sebesar Rp 400 juta, dan atlet beregu mendapatkan Rp 300 juta per orang.

Adapun untuk setiap atlet tunggal yang merebut medali perunggu dihadiahi Rp 250 juta, ganda Rp 200 juta, dan beregu Rp 150 juta per atlet.

Kompas TV Prabowo dalam menyampaikan stetmen itu bukan merupakan serangan kepada Presiden namun merupakan kritikan dengan data. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com