Polri: Seharusnya Konsulat Jenderal Australia Berkoordinasi dengan Polisi

JAKARATA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Setyo Wasisto menuturkan, seharusnya Konsulat Jenderal (Konjen) Australia bisa berkomunikasi dengan Polri terkait peringatan (warning) indikasi rencana serangan teroris di Indonesia.

Sehingga, kata Setyo, Polri bisa memberikan jaminan keamanan terhadap kegiatan peresmian Pusat Informasi Seputar Australia (Aussiebanget Corner) di ruang perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga (UNAIR).

Diketahui, akibat dikeluarkan peringatan tersebut berpengaruh kegiatan tersebut batal digelar pada Kamis (23/8/2018).

“Ya kami kan minta dari Polda Jatim tadi sudah saya telepon mereka menanyakan sebenarnya apa ancamannya, tidak menjawab dia. Seharusnya mereka memberitahu kami, ‘Pak saya diancam mau diapain begitu kan’. Kami bisa mengantisipanya. Tapi kalau tidak ada (pemberitahuan) dan tidak tahu ancamannya seperti apa,” kata Setyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Baca juga: Polri Sesalkan Konjen Australia Keluarkan Warning Serangan Teroris di Surabaya

Setyo juga menyesalkan pihak Konsulat Jenderal Australia yang ada di Surabaya yang mengeluarkan peringatan (warning) tanpa koordinasi dengan kepolisian daerah (Polda) Jatim.

“Kita menyayangkan kenapa dari pihak Konsulat Jenderal tiba-tiba menyatakan dan mengeluarkan travel warning dan membatalkan kegiatan tanpa koordinasi dengan kepolisian daerah Jatim. Itu yang kita sayangkan,” kata Setyo.

Di sisi lain, Setyo menyatakan, saat ini Polri sedang mengamankan penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang.

Sejauh ini, kata Setyo, pelaksanaan Asian Games masih relatif aman dan kondusif.

“Kami siapkan pengamanan yang terbaik untuk Asian Games dan kegiatan internasional lainnya,” kata Setyo.

Sebelumya, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Mr Chris Barnes membatalkan hadir saat acara AussieBanget Corner di kampus UNAIR Surabaya.

Ini menyusul adanya peringatan security warning yang bersumber dari public Affairs Canberra terkait indikasi rencana serangan serangan teroris di Indonesia.