Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gempa Lombok, Pembersihan Puing Bangunan Diupayakan Rampung Sebulan

Kompas.com - 23/08/2018, 20:15 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

LOMBOK, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri sedang mengupayakan percepatan proses pembersihan puing bangunan yang rusak akibat gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, dengan ketersediaan alat berat saat ini, pembersihan puing bangunan akan memakan waktu dua bulan.

"Pembersihan puing sudah dilaksanakan oleh satgas di mana dilakukan di jalan-jalan utama sesuai dengan petunjuk bapak Presiden, utamanya jalan-jalan raya," ujarnya saat berkunjung ke Lombok, Kamis (23/8/2018).

Baca juga: Kemenkeu Kebut Pencairan Dana Perbaikan Rumah di Lombok

Selain jalan, pembersihan bangunan juga diprioritaskan di dekat pasar, rumah sakit, dan tempat ibadah. Tujuannya untuk meminimalisir trauma masyarakat akibat gempa bumi. Namun, tutur dia, proses pembersihan puing punya kendala.

TNI-Polri di lapangan kekurangan alat-alat berat untuk memecah tembok-tembok bangunan dan membawanya ke tempat pembuangan khusus.

Panglima mengatakan, ia bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian akan bicara kepada instansi lain untuk menambah bantuan alat-alat berat ke Lombok.

"Apabila alat berat ditambah maka dalam satu bulan bisa dilaksanakan diselesaikan dengan baik (pembersihan puing)," kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Rp 985,8 Miliar Telah Dicairkan untuk Penanganan Gempa Lombok

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, sembari menunggu tambahan alat berat datang dan proses pembersihan puing dilakukan, masyarakat membutuhkan tenda-tenda sementara.

Rencananya, TNI-Polri juga akan memasok tambahan tenda kapasitas kecil dan besar yang bisa digunakan untuk tempat tinggal sementara dan sekolah sementara untuk anak-anak.

"Soal tempat tinggal sementara, tenda, sembako dan makanan instan lainnya itu pun sudah di mobilisasi oleh semua instansi," kata Tito.

Baca juga: Pemerintah Beri Kelonggaran Pembayaran Pajak untuk Masyarakat Pulau Lombok

Di tempat yang sama, Komandan Satgas Penanganan Penanggulangan Darurat Bencana Gempa Lombok, Kolonel Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan, total bangunan yang akan dibongkar akibat gempa mencapai 70.000 rumah.

Sementara saat ini alat berat yang tersedia hanya berjumlah 61 unit. Sementara untuk membersihkan puing setidaknya dibutuhkan 54 unit alat berat lagi.

Saat ini, TNI-Polri sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mendatangkan dalam waktu dekat alat berat tersebut mulai dari escvator, doser hingga breaker.

Kompas TV Di Klungkung, Bali selain dana APBD, pegawai pemerintah daerah juga mengumpulkan dana sukarela.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com