Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gempa Lombok, Pembersihan Puing Bangunan Diupayakan Rampung Sebulan

Kompas.com - 23/08/2018, 20:15 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

LOMBOK, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri sedang mengupayakan percepatan proses pembersihan puing bangunan yang rusak akibat gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, dengan ketersediaan alat berat saat ini, pembersihan puing bangunan akan memakan waktu dua bulan.

"Pembersihan puing sudah dilaksanakan oleh satgas di mana dilakukan di jalan-jalan utama sesuai dengan petunjuk bapak Presiden, utamanya jalan-jalan raya," ujarnya saat berkunjung ke Lombok, Kamis (23/8/2018).

Baca juga: Kemenkeu Kebut Pencairan Dana Perbaikan Rumah di Lombok

Selain jalan, pembersihan bangunan juga diprioritaskan di dekat pasar, rumah sakit, dan tempat ibadah. Tujuannya untuk meminimalisir trauma masyarakat akibat gempa bumi. Namun, tutur dia, proses pembersihan puing punya kendala.

TNI-Polri di lapangan kekurangan alat-alat berat untuk memecah tembok-tembok bangunan dan membawanya ke tempat pembuangan khusus.

Panglima mengatakan, ia bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian akan bicara kepada instansi lain untuk menambah bantuan alat-alat berat ke Lombok.

"Apabila alat berat ditambah maka dalam satu bulan bisa dilaksanakan diselesaikan dengan baik (pembersihan puing)," kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Rp 985,8 Miliar Telah Dicairkan untuk Penanganan Gempa Lombok

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, sembari menunggu tambahan alat berat datang dan proses pembersihan puing dilakukan, masyarakat membutuhkan tenda-tenda sementara.

Rencananya, TNI-Polri juga akan memasok tambahan tenda kapasitas kecil dan besar yang bisa digunakan untuk tempat tinggal sementara dan sekolah sementara untuk anak-anak.

"Soal tempat tinggal sementara, tenda, sembako dan makanan instan lainnya itu pun sudah di mobilisasi oleh semua instansi," kata Tito.

Baca juga: Pemerintah Beri Kelonggaran Pembayaran Pajak untuk Masyarakat Pulau Lombok

Di tempat yang sama, Komandan Satgas Penanganan Penanggulangan Darurat Bencana Gempa Lombok, Kolonel Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan, total bangunan yang akan dibongkar akibat gempa mencapai 70.000 rumah.

Sementara saat ini alat berat yang tersedia hanya berjumlah 61 unit. Sementara untuk membersihkan puing setidaknya dibutuhkan 54 unit alat berat lagi.

Saat ini, TNI-Polri sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mendatangkan dalam waktu dekat alat berat tersebut mulai dari escvator, doser hingga breaker.

Kompas TV Di Klungkung, Bali selain dana APBD, pegawai pemerintah daerah juga mengumpulkan dana sukarela.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com