Istana: Anggaran Penanganan Gempa Lombok Rp 4 Triliun, Bukan Rp 38 Miliar

Kompas.com - 23/08/2018, 16:07 WIB
Sejumlah orang melintas di areal parkir ruang tunggu yang retak akibat gempa, di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, NTB, Senin (20/8). Retakan areal parkir sedalam sekitar 1 meter tersebut akibat gempa bumi yang berkekuatan 7 Skala Richter yang mengguncang Lombok pada Minggu malam pukul 22.56 Wita. ANTARA FOTO/Ahmad SubaidiSejumlah orang melintas di areal parkir ruang tunggu yang retak akibat gempa, di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, NTB, Senin (20/8). Retakan areal parkir sedalam sekitar 1 meter tersebut akibat gempa bumi yang berkekuatan 7 Skala Richter yang mengguncang Lombok pada Minggu malam pukul 22.56 Wita.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana membantah pemerintah hanya menganggarkan Rp 38 miliar untuk menangani dampak gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, anggaran penanganan dampak gempa Lombok lebih dari Rp 4 triliun.

"Menteri Keuangan sudah diberi instruksi oleh Presiden, anggarannya lebih dari Rp 4 triliun. lebih dari Rp 4 triliun loh ya. Jadi tidak benar kalau anggarannya disebut hanya Rp 38 miliar," Ini supaya tidak ditafsirkan macam-macam," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Baca juga: Presiden Jokowi Teken Inpres Penanganan Gempa Lombok

Diketahui, yang menyebutkan pemerintah hanya menganggarkan Rp 38 miliar untuk menangani gempa Lombok yaitu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachlan Nashidik. Ia mengungkapkan hal itu dalam akun Twitter-nya, @RachlandNashidik.

Pramono melanjutkan, pernyataan itu tidak masuk akal. Sebab, sebelumnya Presiden Jokowi sudah berjanji akan memberikan uang tunai kepada warga korban gempa untuk memperbaiki rumahnya yang rusak.

Mengingat jumlah rumah yang rusak sangat banyak, kata Pramono, tak mungkin pemerintah hanya menganggarkan Rp 38 miliar saja.

Baca juga: 5 Fakta Terbaru Gempa Lombok, Hoaks Gempa Besar hingga Bantuan Uang untuk Korban Gempa Lombok

"Rumah yang rusak saja dibagi ke tiga klasifikasi. Rusak berat dapat Rp 50 juta, rusak sedang dapat Rp 25 juta dan rusak ringan mendapatkan Rp 10 juta. Itu saja angkanya sudah sangat besar sekali," ujar Pramono.

"Jadi kalau para politikus ada yang mengembangkan isu anggaran yang diberikan pemerintah hanya Rp 38 miliar, yang bersangkutan tidak punya empati terhadap persoalan yang terjadi di Lombok," lanjut dia.

Anggaran itu pun berpotensi bertambah lagi mengingat masih terjadinya gempa bumi susulan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X