Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkumham: Penyelesaian Kasus HAM Tidak Mudah

Kompas.com - 17/08/2018, 15:31 WIB
Ihsanuddin,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki tahun keempat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, janji untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu belum juga terealisasi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengakui, tidak mudah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada masa lalu.

"Tak mudah, memang," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/8/2018).

Kendati demikian, Yasonna menegaskan bahwa pemerintah sudah bekerja dan berupaya. Hal ini sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan DPR-DPD, pada Kamis kemarin.

"Ini kan sudah jalan, sudah diteruskan. Dan terakhir kami ketemu Komnas HAM, sekarang sudah baru dibentuk Dewan Kerukunan Nasional, tinggal jalan saja," kata dia.

Menurut Yasonna, nantinya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu akan dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalah penyelesaian secara yudisial melalui pengadilan.

Namun, ada juga jalur non-yudisial berupa rekonsilasi.

"Jadi kami lagi cari fomulasi-formulasi yang kedua pihak bisa terima. Jadi Komnas HAM, Kejaksaan, TNI-Polri, semua harus terlibat," kata Yasonna.

"Pokoknya komitmen pemerintah jalan terus," tambah politisi PDI-P ini.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah terus memberikan perhatian yang kuat
pada upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia.

"Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa

lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar

kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian

hari," kata Jokowi saat berpidato dalam sidang tahunan DPR-DPD di Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Menurut Jokowi, upaya perlindungan HAM ini sudah dijalankan pemerintah, salah satunya lewat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019. Jokowi pun mengajak seluruh elemen bangsa memberikan perhatian dalam penegakan HAM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com