Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati dan Habibie Hadiri Sidang Tahunan, SBY Kembali Absen

Kompas.com - 16/08/2018, 09:38 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden kelima Megawati Soekarnoputri menghadiri sidang tahunan MPR-DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Pantauan Kompas.com, Megawati hadir bersama putrinya, Puan Maharani, pukul 08.50 WIB, 10 menit sebelum acara dimulai.

Megawati mengenakan kebaya krem, sementara Puan memilih kebaya putih.

Selain itu, Presiden ketiga BJ Habibie juga hadir. Begitu juga Wakil Presiden kesebelas Boediono dan Wakil Presiden keenam Try Sutrisno.

Setiap mantan presiden dan wakil presiden memang tiap tahunnya diundang pada sidang tahunan yang digelar tiap 16 Agustus.

Namun, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono sampai dimulainya sidang belum terlihat hadir di Kompleks Parlemen.

Ketua Umum Partai Demokrat itu memang tidak pernah lagi menghadiri sidang tahunan sejak Joko Widodo-Jusuf Kalla menjabat sebagai presiden dan wakil presiden pada 2014 lalu.

Rencananya, Presiden Jokowi akan berpidato tiga kali dalam sidang tahunan ini. Rangkaian acara akan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Diawali dengan rangkaian seremonial pembuka, selanjutnya acara akan diisi dengan pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Zulkilfi Hasan dan pidato Presiden Joko Widodo tentang kinerja lembaga negara.

Selanjutnya, acara kedua, yakni sidang bersama DPR-DPD, akan dilaksanakan pukul 10.40 WIB.

Ketua DPR Bambang Soesatyo akan berpidato sekaligus membuka sidang. Presiden juga akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI.

Adapun acara terakhir merupakan sidang pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2018.

Acara diawali pidato Ketua DPR RI Bambang Soesatyo untuk dan dilanjutkan pidato Presiden.

Puncaknya adalah penyerahan RUU tentang APBN Tahun 2018 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung kepada Ketua DPR RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com