Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golput Bentuk Kekecewaan Publik, Parpol Didesak Berubah

Kompas.com - 15/08/2018, 23:34 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik dinilai perlu menanggapi serius kecenderungan masyarakat untuk tidak memilih atau golput pada pemilu mendatang.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, jika tidak ditanggapi serius maka golput dapat berdampak panjang hingga menciptakan masyarakat yang anti-parpol.

Dia mengatakan, tugas parpol seharusnya adalah menyerap masukan dan aspirasi publik. Selama ini parpol dinilai gagal melaksanakan tugas tersebut.

"Golput harusnya dimaknai oleh parpol sebagai sebuah evaluasi karena selama ini ada kesenjangan antara ekspresi politik warga dengan keputusan elite politik," ucap Titi, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Baca juga: Pemilu Menguras Uang Negara, Perludem Sayangkan jika Banyak Golput

Titi berkaca dari kecenderungan golput yang ramai dibicarakan warganet di media sosial belakangan ini.

Menurut dia, itu merupakan bentuk kekecewaan publik terhadap mekanisme pemilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden oleh parpol yang abai terhadap keinginan masyarakat.

"Itu yang membuat kekecewaan muncul, menjadi sebuah pilihan untuk golput," ujar dia.

Titi mengatakan, wajar jika publik merasa pasangan capres-cawapres yang akan bertarung dalam kontestasi Pilpres 2019 tidak mewakili aspirasinya.

Hanya saja, publik tentu akan jengah jika parpol terus-menerus menutup mata terhadap aspirasinya.

"Saya berharap ke depan, partai politik mengevaluasi diri, membenahi diri dan tidak memaksakan pola pencalonan yang tidak sejalan dengan aspirasi politik warga," tuturnya.

Baca juga: Golput, Buah dari Elite Politik yang Kurang Peduli pada Aspirasi Publik

Jika dibiarkan berlarut-larut, efeknya akan menciptakan masyarakat yang apolitis (tidak peduli terhadap politik) dan tidak percaya lagi terhadap parpol.

Oleh sebab itu, Titi menyarankan parpol maupun kandidat capres-cawapres untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka mampu membangun bangsa menjadi lebih baik.

"Saya kira yang harus dilakukan justru parpol dan calon menunjukkan perubahan perilaku menjelang Pemilu 2019," ucap Titi.

"Jadi bagaimana meredam kekecewaan ini dengan menunjukkan kinerja terbaik mereka bahwa mereka mampu menyuarakan apa yang dikehendaki oleh pemilih," kata dia.

Kompas TV Sejumlah persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2017. Seperti yang dilakukan oleh KPU Jakarta Barat. Salah satunya dengan membentangkan spanduk berisi ajakan untuk datang ke TPS. Selain itu, mereka juga membagikan stiker dan pin sebagai bentuk sosialisasi langsung kepada masyarakat menjelang hari pemungutan suara. Hal ini sebagai salah satu cara KPU untuk menekan angka golput yang masih tinggi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com