Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Darurat Diskors, Elite Demokrat Bungkam

Kompas.com - 09/08/2018, 14:54 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat darurat yang digelar di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono diskors, Kamis (9/8/2018) siang. Belum ada keputusan yang diambil dalam rapat.

Para elite Demokrat yang satu per satu meninggalkan kediaman SBY pun memilih bungkam saat diwawancarai awak media.

"Dikerebutin begini banyak (wartawan), taunya enggak ada berita," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin.

Menurut Amir, rapat tersebut belum memutuskan apa pun terkait langkah Demokrat dalam menghadapi Pilpres 2019 yang pendaftarannya akan ditutup Jumat besok.

"Saya sampaikan bahwa kami sepakat skors dan memang tidak ada hal yang layak (disampaikan). Kami skors," kata dia.

Baca juga: Gerindra Berharap PKS, PAN, dan Demokrat Tetap Berkoalisi di Pilpres 2019

Amir juga enggan menjawab saat ditanya wartawan mengenai opsi-opsi apa saja yang dibahas dalam rapat.

"Sekali lagi, jangan dipaksa saya memberikan pernyataan yang sebenarnya sudah sepakat kami tidak komentar. Dan saya tidak beri kewenangan berkomentar," kata Amir.

"Rapat akan lanjut. Sebentar lagi, kami hanya meninggalkan rapat sebentar," tambah dia sambil masuk ke dalam mobil.

Amir, yang sempat menyebut bahwa rapat ini adalah rapat darurat, lalu meninggalkan kediaman SBY.

Ketua DPP Partai Demokrat Imelda Sari dan Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi yang keluar dari rumah SBY belakangan juga enggan memberikan komentar.

Baca juga: Prabowo dan SBY Bahas Tiga Hal, Salah Satunya soal Power Sharing

Sebelum menggelar rapat ini, SBY sempat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di rumahnya. Pertemuan hanya berlangsung selama 40 menit.

Tak ada jumpa pers bersama SBY dan Prabowo seperti pertemuan sebelumnya. Usai pertemuan, Prabowo langsung menaiki mobilnya dan meninggalkan kediaman SBY. Dia hanya sedikit menurunkan kaca mobilnya dan berkomentar sedikit ke wartawan yang menunggu.

"Kita musyawarah terus," kata Prabowo saat ditanya wartawan apakah Partai Demokrat jadi berkoalisi dengan Gerindra.

Terancam batal koalisi

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan, koalisi yang dibangun partainya bersama Partai Gerindra terancam batal.

Menurut Andi Arief, ada perubahan sikap dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang menyebabkan rencana koalisi terancam batal.

Baca juga: Usai Bertemu, Prabowo Rahasiakan Pembicaraannya dengan SBY

Bahkan, Andi Arief menuding Prabowo berubah sikap karena persoalan materi.

"Di luar dugaan kami, ternyata Prabowo mementingkan uang ketimbang jalan perjuangan yang benar," kata Andi Arief saat dihubungi Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (8/8/2018) malam.

Adapun persoalan materi yang disebut Andi Arief adalah terkait pemilihan cawapres Prabowo yang ditentukan berdasarkan pertimbangan materi.

Kompas TV Selain itu, pertemuan akan membahas seputar kelanjutan koalisi yang telah dibangun selama ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com