Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Teknis Pencapresan Jokowi, Sekjen Partai Pengusung Gelar Pertemuan

Kompas.com - 04/08/2018, 21:25 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal partai-partai pengusung Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan di Gedung Joang 45, Jakarta, Sabtu (4/8/2018). Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan, salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan itu adalah aspek teknis dalam pencapresan Jokowi.

Hasto menyatakan, para sekjen akan membahas tentang struktur tim kampanye. Nantinya, partai-partai pengusung akan menyetorkan nama-nama yang akan tergabung dalam tim itu.

"Seluruh parpol akan mengirimkan nama-nama yang akan dimasukan ke dalam tim kampanye tersebut," kata Hasto, Sabtu malam.

Baca juga: Sekjen Partai Koalisi Usul agar Jokowi Daftar Capres Hari Jumat 10 Agustus

Kemudian, hal lain yang dibahas adalah kerja sama parpol. Dengan demikian, kata Hasto, komitmen untuk Indonesia dan pemerintahan Jokowi ke depannya dapat bergerak lebih cepat untuk rakyat.

Agenda lain yang dibahas adalah aspek-aspek teknis dan administratif untuk pencalonan Jokowi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diumumkan kemudian. Hasto menyebut, tidak lama lagi calon wakil presiden pendamping Jokowi akan diumumkan.

Selain Hasto, rapat juga dihadiri oleh Sekjen Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, dan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. Hadir pula Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Friedrich Paulus, dan Sekjen PKPI Imam Anshori.

Adapun Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding dan Sekjen Partai Hanura Herry Lontung Siregar tampak belum hadir.

Kompas TV Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjelaskan Joko Widodo akan mengumumkan nama pendampingnya sebagai Cawapres di akhir masa pendaftaran.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com