Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Yakin JK Tetap Dukung Jokowi meski Tak Jadi Cawapres Lagi

Kompas.com - 29/07/2018, 10:41 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid meyakini politisi senior Golkar sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla akan tetap mendukung Presiden Joko Widodo jika nanti tak menjadi cawapres lagi.

Hal itu disampaikan Yusron menaggapi pernyataan Kalla yang menyatakan belum tentu bersama Jokowi di Pilpres 2019 jija nanti tak menjadi cawapres.

"Saya yakin pasti (Jusif Kalla) akan membantu," kata Nusron saat ditemui di Sudirman Central Business District, Jakarta, Sabtu (28/7/2018).

"Saya optimis Pak Jokowi dan Pak JK (Jusuf Kalla) itu meski nanti pisah dalam arti tak lagi menjadi wakil, saya kira mereka masih punya hubungan baik dan saling membantu," lanjut Nusron.

Ia mengatakan saat ini Kalla terhalang oleh pembatasan masa jabatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UUD 1945.

Kini, Partai Perindo tengan melakukam uji materi terkait hal tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK) agar Kalla bisa kembali berpasangan dengan Jokowi di Pilpres 2019.

Ke depan, kata Nusron, tak menutup kemungkinan MK bisa mengabulkan uji materi yang diajukan Perindo.

Ia menambahkan, tak menutup kemungkinan pula Jokowi memilih Kalla sebagai cawapres lantaran bisa melengkapi kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Pertama, kata Nusron, Kalla merepresentasikan pemilih di luar Jawa. Kedua, Kalla juga merepresentasikan pemilih muslim karena ia menjabat Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan dekat dengan sebagian besar organisasi Islam.

Ketiga, ia menilai Kalla memiliki kecakapan di bidang ekonomi. Namun, Nusron menyatakan hal itu akan berpulang kepada Jokowi sebagai penentunya.

"Tapi handicapnya beliau masalah UUD. Karena itu ketika beliau menyampaikan ke MK ya monggo. Apapun yang terjadi biar MK yang memutuskan," lanjut dia.

Keinginan Kalla mendampingi Joko Widodo sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019 bisa gagal jika Mahkamah Konstitusi tak mengabulkan uji materi Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jika hal itu terjadi, ke mana arah dukungan Jusuf Kalla apabila ia tidak menjadi cawapres bagi Jokowi?

"Ah, kita belum tahu, nanti kita lihat siapa calon yang ada," ujar Kalla dalam wawancara khusus dengan Rosiana Silalahi yang tayang di Kompas TV, Kamis (26/7/2018) malam.

Rosi kemudian bertanya soal kemungkinan Kalla tidak "satu perahu" lagi dengan Presiden Jokowi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com