Rumor Pencabutan Jaminan Persalinan dan Dua Layanan Lainnya, Ini Penjelasan BPJS Kesehatan

Kompas.com - 27/07/2018, 20:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Jagad maya pada hari ini, Jumat (27/7/2018), ramai dengan berbagai unggahan warganet yang mempertanyakan informasi pencabutan tiga penjaminan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sebagian besar warganet ingin mengetahui kebenaran informasi tersebut.

Tiga layanan yang dikabarkan akan dicabut meliputi penjaminan pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik.

Beredarnya informasi ini pasca BPJS mengeluarkan rilis soal implementasi sejumlah peraturan.

Para netizen pun ramai-ramai me-mention akun resmi Twitter BPJS Kesehatan.

“Padahal ketiga jenis pelayanan kesehatan itu sangat dibutuhkan masyarakat kecil, kalau memang tidak ada dana mending gak usah mewajibkan semua orang/ badan usaha membayar BPJS, biarkan mereka memilih asuransi sendiri yg lebih kredibel dan bisa mengcover semua penyakit,” tulis @muzzael, dalam membalas twit @BPJSKesehatanRI.

Komentar lain datang dari Aulia Akbar, @Aulia_Akbar.

“Setelah obat-obatan kanker, tiga layanan kesehatan terancam ditiadakan demi efisiensi biaya. Sebenarnya seperti apa sih hubungan BPJS Kesehatan dgn peserta jaminan kesehatan? Mengapa keputusan-keputusan ini sering diambil secara sepihak, padahal masyarakat bayar iuran?,” kata @Aulia)Akbar.

Penjelasan BPJS Kesehatan

Saat dimintakan penjelasan terkait hal ini, Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat memberikan pernyataan resmi, dengan penjelasan berikut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi: Jangan Setiap Tahun Punya Anak, Jaraknya Diatur

Presiden Jokowi: Jangan Setiap Tahun Punya Anak, Jaraknya Diatur

Nasional
Momentum Penegakan Regulasi Filantropi yang Adil dan Transparan

Momentum Penegakan Regulasi Filantropi yang Adil dan Transparan

Nasional
Jokowi ke Warga di Kota Medan: Kalau BBM Naik, Ada yang Setuju?

Jokowi ke Warga di Kota Medan: Kalau BBM Naik, Ada yang Setuju?

Nasional
Bareskrim Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana di ACT

Bareskrim Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana di ACT

Nasional
Hadiri Acara Puncak Hari Keluarga Nasional, Jokowi Didoakan Masa Jabatannya Diperpanjang

Hadiri Acara Puncak Hari Keluarga Nasional, Jokowi Didoakan Masa Jabatannya Diperpanjang

Nasional
Sebelum Bertemu KSAD AS, Jenderal Dudung Dialog dengan Diaspora RI di LA

Sebelum Bertemu KSAD AS, Jenderal Dudung Dialog dengan Diaspora RI di LA

Nasional
Draf RKUHP Dibuka dan Kembali Hidupnya Ancaman Pidana untuk Pengkritik Penguasa

Draf RKUHP Dibuka dan Kembali Hidupnya Ancaman Pidana untuk Pengkritik Penguasa

Nasional
Jokowi: Kita Sudah 2,5 Tahun Hadapi Pandemi, Sampai Saat ini Belum Selesai

Jokowi: Kita Sudah 2,5 Tahun Hadapi Pandemi, Sampai Saat ini Belum Selesai

Nasional
Rangkaian Kegiatan Menlu Retno di FMM G20: Bahas Isu Dunia dan Investasi IKN

Rangkaian Kegiatan Menlu Retno di FMM G20: Bahas Isu Dunia dan Investasi IKN

Nasional
Satenya Dibeli Jokowi, Pedagang asal Medan Ingin Diundang ke Istana

Satenya Dibeli Jokowi, Pedagang asal Medan Ingin Diundang ke Istana

Nasional
Demokrat Tegaskan Belum Tentukan Nama Capres-Cawapres

Demokrat Tegaskan Belum Tentukan Nama Capres-Cawapres

Nasional
Anggota DPR Minta Panglima TNI Investigasi Meninggalnya Karumkit Merauke

Anggota DPR Minta Panglima TNI Investigasi Meninggalnya Karumkit Merauke

Nasional
Konjen RI: Travel Haji Al Fatih Sudah Beroperasi Sejak Tahun 2014

Konjen RI: Travel Haji Al Fatih Sudah Beroperasi Sejak Tahun 2014

Nasional
Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Terbitkan Perppu Pemilu Terkait DOB Papua

Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Terbitkan Perppu Pemilu Terkait DOB Papua

Nasional
Konjen RI Tegaskan Visa Haji Furoda Kewenangan Kerajaan Saudi, Kemenag Tak Ikut Campur

Konjen RI Tegaskan Visa Haji Furoda Kewenangan Kerajaan Saudi, Kemenag Tak Ikut Campur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.