Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Herman Khaeron Jadi Pimpinan Baru Komisi II DPR

Kompas.com - 26/07/2018, 13:17 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI melakukan penetapan pimpinan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron. Sebelumnya Herman menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Energi di Komisi VII DPR RI.

“Tentu saya berterima kasih kepada pimpinan baik fraksi Partai Demokrat, terima kasih kepada pak SBY (ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhono) yang mempercayakan di tahun politik ini saya menjadi pimpinan di komisi yang membidangi masalah pemerintahan dan politik,” ujar Herman sebelum rapat pleno penetapan pimpinan komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Herman juga mengatakan, dirinya akan langsung tune in dan menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang baru.

“Saya juga harus menyesuaikan dan tentu banyak senior di sini, banyak yang sudah lebih dulu. Saya juga ingin mengeksplor bagaimana sesungguhnya kebijakan komisi (Komisi II DPR RI),”kata dia.

Baca juga: Usai Diperiksa KPK, Mantan Wakil Ketua Komisi II Mengaku Tak Tahu Penganggaran Proyek E-KTP

“Secara kepartaian tentu banyak PR karena di sini juga menyangkut kementerian dalam negeri, ini terkait dengan bagaimana evaluasi terhadap dana desa, bagaimana juga desa bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan keberadaan payung Undang-Undang Desa,” sambung Herman.

Selain itu, lanjut Herman, pihaknya juga menyoroti bagaimana persiapan menuju pemilihan umum, baik pileg maupun pilpres supaya berjalan dengan aman, jujur, dan adil.

“Nah ini bagaimana membentuk situasi dan suasana pemilu yang lebih kondusif bagi kemajuan bangsa ke depan,” tutur dia.

Baca juga: Komisi II Persilakan KPU Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, tapi...

Di sisi lain, Herman juga menaruh perhatian terhadap masalah konflik sosial atau masalah agraria.

“Tentu tata ruang wilayah ini juga harus dirumuskan secara baik, secara benar, didudukkan kepada tahapan-tahapan sistematis untuk merumuskan bagaimana supaya di ujungnya tidak terjadi konflik,” tutur dia.

“Ini juga harus betul-betul kita kawal, kita akan bermitra dan saya yakin pemerintah yang punya niat yang sama sehingga bagaimana menyelaraskan terhadap baik DPR maupun pemerintah,” Herman menambahkan.

Kompas TV Manuver Demokrat memang semakin kencang mendekati waktu pendaftaran capres cawapres untuk Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com