Komisi II Persilakan KPU Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, tapi... - Kompas.com

Komisi II Persilakan KPU Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, tapi...

Kompas.com - 16/04/2018, 21:31 WIB
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mempersilakan jika Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tetap ingin membuat aturan yang melarang mantan napi korupsi maju dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Menurut Amali, KPU memiliki kewenangan untuk menafsirkan pasal terkait syarat pencalonan anggota legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ( UU Pemilu) dan membentuk norma hukum baru dalam peraturan KPU (PKPU).

"Ya silakan, artinya kalau dia (KPU) menafsirkan sendiri tapi sepanjang itu dikonsultasikan," ujar Amali di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Namun, ia mengingatkan bahwa PKPU tersebut rentan digugat ke Mahkamah Agung. Sebab, Amali berpendapat bahwa larangan tersebut bertentangan dengan UU Pemilu.

(Baca juga: Meski Rentan Digugat, KPU Tetap Larang Mantan Napi Korupsi Maju Pileg 2019)

Pasal 240 UU Pemilu menyatakan seorang mantan terpidana dengan hukuman lima tahun penjara tetap bisa mendaftar sebagai caleg selama ia mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana.

"Ya kita kembali pada undang-undang, ya. Jadi memang di undang-undang itu tidak ada larangan. Sebab, kalau kita membuat norma yang tidak diatur dalam UU itu bisa menimbulkan potensi gugatan," kata Amali.

"Saya sih pribadi prinsipnya setuju ya. Tetapi kita juga tidak mau menabrak undang-undang. Undang-undang mengatakan mereka boleh, apalagi ada keputusan MK kan," ucap dia.

Amali pun tidak menampik ada perbedaan antara persyaratan calon legislatif dan calon presiden-wakil presiden.

Pasal 169 huruf d UU Pemilu mengatur salah satu persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden.

Pasal tersebut menyatakan bahwa seoran calon presiden atau wakil presiden tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

(Baca juga: Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, KPU Ingin Pemilu Lebih Dipercaya)

Meski demikian, perbedaan syarat tersebut lebih tepat jika diubah melalui revisi UU Pemilu.

"Aspirasi apa saja boleh, tapi harus ada salurannya. Salurannya itu adalah perubahan undang-undang, tapi tidak sekarang kan. Kalau ini jadi aspirasi, pada saat misalnya ada revisi undang-undang, ya dikemukakan," ujar Amali.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menegaskan pihaknya akan tetap mengatur larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi maju dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

Menurut Wahyu, larangan tersebut akan tetap diatur dalam peraturan KPU (PKPU) walaupun mayoritas fraksi di DPR saat rapat dengar pendapat (RDP) menolaknya.

"Perlu diketahui, forum tertinggi di KPU itu kan pengambilan keputusannya di rapat pleno. Itu keputusan rapat pleno, sehingga suara kelembagaan seperti itu," ujar Wahyu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

"Kalau kita mengacu pada kondisi sekarang ini, usulan yang dirapat-plenokan adalah seperti itu. Maka kami akan tetap memutuskan seperti itu," ucap dia.

Wahyu mengakui bahwa PKPU tersebut rentan digugat. Ia pun mempersilakan jika ada pihak-pihak yang tak sepakat dan ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).

Pasalnya, banyak pihak menganggap larangan bagi mantan napi korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu).

Pasal 240 UU Pemilu, seorang mantan terpidana yang dipidana lima tahun penjara tetap bisa mendaftar sebagai caleg selama ia mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana.

"Kan ada mekanisme pengujian PKPU melalui MA. Misalnya, jika kita berandai andai memaksakan itu maka silakan bagi pihak-pihak yang tidak sependapat dengan KPU bisa mengajukan melalui Mahkamah Agung," kata Wahyu.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum semakin mematangkan aturan yang melarang mantan narapidana korupsi mengikuti Pemilu Legislatif 2019.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Uji Coba Perpanjangan Waktu Ganjil Genap di Sudirman-Thamrin Dimulai Hari Ini

Uji Coba Perpanjangan Waktu Ganjil Genap di Sudirman-Thamrin Dimulai Hari Ini

Megapolitan
Survei Kompas: Kepuasan Pemerintahan Jokowi Meningkat Jadi 72,2 Persen

Survei Kompas: Kepuasan Pemerintahan Jokowi Meningkat Jadi 72,2 Persen

Nasional
Persatuan Ojek Online Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR RI Hari Ini

Persatuan Ojek Online Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR RI Hari Ini

Megapolitan
Lahir Kembar, Anak Sapi di Banyuwangi Ini Bernama Valentine dan Valentino

Lahir Kembar, Anak Sapi di Banyuwangi Ini Bernama Valentine dan Valentino

Regional
Polisi AS Masih Buru Pria Setengah Bugil yang Tembak Mati 4 Orang

Polisi AS Masih Buru Pria Setengah Bugil yang Tembak Mati 4 Orang

Internasional
5 Berita Populer: Cerita Pertemuan Anies dengan Erdogan dan Paduan Suara Indonesia Menang Lagi di Eropa

5 Berita Populer: Cerita Pertemuan Anies dengan Erdogan dan Paduan Suara Indonesia Menang Lagi di Eropa

Internasional
Survei Kompas: Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen

Survei Kompas: Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen

Nasional
Indonesia Kirim Guru ke Korea untuk Pelajari HOTS

Indonesia Kirim Guru ke Korea untuk Pelajari HOTS

Edukasi
Ketiga Terdakwa Akan Diperiksa dalam Sidang First Travel

Ketiga Terdakwa Akan Diperiksa dalam Sidang First Travel

Nasional
Berita Populer: Dampak China Larang Impor Sampah, hingga Manusia Tertua Wafat

Berita Populer: Dampak China Larang Impor Sampah, hingga Manusia Tertua Wafat

Internasional
Pertama Kali di Dunia, Ratusan Napi Gelar Pentas Seni di TIM

Pertama Kali di Dunia, Ratusan Napi Gelar Pentas Seni di TIM

Nasional
Saat Rizal Ramli dan Sandiaga Bahas Pilpres 2019 di Kafe Balai Kota

Saat Rizal Ramli dan Sandiaga Bahas Pilpres 2019 di Kafe Balai Kota

Megapolitan
Dari Ajang Lokal, Handy Hartono Optimistis Batik Karawang Bakal Mendunia

Dari Ajang Lokal, Handy Hartono Optimistis Batik Karawang Bakal Mendunia

Regional
Hujan Diprediksi Guyur Wilayah Jabodetabek Siang hingga Malam Nanti

Hujan Diprediksi Guyur Wilayah Jabodetabek Siang hingga Malam Nanti

Megapolitan
Mien Uno, Perempuan yang Selalu Jadi Inspirasi Sandiaga

Mien Uno, Perempuan yang Selalu Jadi Inspirasi Sandiaga

Megapolitan

Close Ads X