Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perindo Nilai Korupsi Belum Jadi Musuh Bersama bagi Elite Politik

Kompas.com - 26/07/2018, 06:14 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Perindo menilai bahwa partai politik belum bisa lepas dari praktik korupsi. Buktinya, kader parpol tak henti-hentinya dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq menyadari tantangan tersebut. Namun, ia menilai bahwa belum lepasnya parpol dari korupsi karena korupsi belum jadi musuh para elite parpol.

"Korupsi belum jadi lawan para elite politik, baru lawan masyarakat," ujar Rofiq, dalam diskusi "Mencari Partai Politik yang Antikorupsi" di Kantor PP Muhamaddiyah, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Rofiq menilai, belum matangnya demokrasi di Indonesia membuat korupsi belum menjadi musuh bersama. Dari realitas yang ada, parpol justru masih dekat dengan korupsi.

Baca juga: Anggota DPR Ditantang Ciptakan UU untuk Menghukum Parpol yang Korupsi

Menurut dia partai politik harus segera berbenah untuk meninggalkan praktik korupsi. Hal itu bisa dimulai lewat rekrutmen kader atau calon legislatif tanpa mahar.

Partai Perindo, menurut dia, sudah memulai hal itu dengan tidak memungut biaya sepeser pun dari para calegnya.

Selain perlu perubahan di internal, parpol juga dinilai membutuhkan peran serta masyarakat sipil untuk terus mengawasi dan mengkritik parpol.

"Muhammadiyah, NU harus ikut awasi partai-partai. Partai yang melakukan korupsi harus di-smash sekeras-kerasnya," kata Rofiq.

Sebelumnya, Pemuda Muhammadiyah menagih komitmen para parpol terkait komitmen antikorupsi yang kerap disampaikan mereka.

Hal itu penting mengingat parpol adalah episentrum atau hulu dari kepemimpinan negeri. Sebab, banyak pemimpin negeri berasal dari parpol, Mulai dari bupati, wali kota, hingga presiden.

"Kalau ditanya ke saya di mana episentrum kita untuk memulai pemberantasan korupsi, kita mulai dari mana, sebenarnya hulunya ada di parpol," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Kalau saja parpol bersih maka tidak mungkin korupsi marak. Kenapa korupsi marak saat ini? itu karena parpol kita jauh dari kata bersih," ucap dia.

Kompas TV Pelarangan mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi Caleg, tertuang dalam PKPU dimana harus bersedia menandatangani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com