Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Enggan Komentari Pertemuan SBY-Prabowo

Kompas.com - 25/07/2018, 13:00 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo enggan mengomentari pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Jokowi ditanya wartawan soal pertemuan itu usai menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018, di Yogyakarta, Rabu (25/7/2018).

Awalnya, Jokowi mau meladeni wawancara dengan wartawan seputar dana desa. Mantan Wali Kota Solo memastikan keluhan para kepala desa soal rumitnya pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) akan segera ia tindaklanjuti.

Baca juga: SBY: Jalan untuk Koalisi Demokrat-Gerindra Terbuka Lebar

Namun, saat ditanya soal pertemuan Prabowo dan SBY yang berlangsung Selasa malam, Kepala Negara menolak untuk berkomentar.

Termasuk soal pernyataan SBY yang merasa banyak rintangan untuk masuk ke koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

"Ini urusan dana desa saja lah," kata Jokowi.

Baca juga: SBY Mengaku Jalan Demokrat Berkoalisi dengan Jokowi Penuh Rintangan

Wartawan kemudian kembali bertanya mengenai dana desa dan Jokowi kembali bersedia untuk memberikan jawaban.

Usai bertemu di kediaman SBY, Selasa (24/7/2018) malam, Prabowo dan SBY sama-sama menyatakan bahwa jalan koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat terbuka lebar.

Kedua ketum partai sudah membentuk tim kecil untuk terus menjajaki koalisi sampai pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dibuka pada 4-10 Agustus 2018.

Prabowo bahkan menilai, terbuka peluang bagi dia untuk menggandeng putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai cawapres.

Sebaliknya, saat ditanya soal peluang koalisi dengan Jokowi, SBY menjawab bahwa jalan koalisi itu penuh dengan rintangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com