Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Selalu Diintervensi, Jaksa Agung Ingin Kerja Sama dengan KPK

Kompas.com - 24/07/2018, 14:44 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan dirinya ingin bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus. Hal ini termasuk penelusuran dan pengamanan aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

"Kolaborasi, joint investigation (investigasi bersama) dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara, termasuk penelusuran dan pengamanan aset-aset hasil kejahatan korupsi," kata Prasetyo pada acara serah terima penyerahan barang rampasan KPK kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (24/7/2018).

Kepada Ketua KPK Agus Rahardjo, Prasetyo mengungkapkan dirinya berharap Kejagung dapat menjalin kerja sama yang lebih luas dan strategis dengan KPK. Kerja sama ini juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Baca juga: Jaksa Agung: Penolak DKN Apa Mewakili Seluruh Korban Pelanggaran HAM?

 

Prasetyo mengungkapkan pula, ketika menangani kasus, kerap kali Kejagung diintervensi. Kasus ini baik pada kasus kecil maupun kasus yang besar.

Namun demikian, hal ini tidak terjadi ketika KPK tengah menangani kasus. Setiap kali KPK bekerja menangani kasus, imbuh Prasetyo, semua pihak tidak berani mendekat atau melakukan intervensi.

"Perbedaan KPK dan Kejaksaan dalam hal penanganan perkara antara lain saat KPK menangani satu kasus, sebesar apapun atau sekecil apapun semua pihak akan lari tidak berani mendekat.

Baca juga: Jaksa Agung Minta Tommy Soeharto Serahkan Gedung Granadi Terkait Kasus Supersemar

 

Sebaliknya, Kejaksaan atau penegak hukum yang lain menangani satu kasus sekecil apapun seringkali ada gerakan untuk intervensi," ujar Prasetyo.

Oleh sebab itu, Prasetyo merasa perlu untuk melakukan kerja sama dengan KPK. Jaksa dapat memanfaatkan kewenangan yang lebih dimiliki KPK, sementara KPK bisa memanfaatkan jaringan yang dimiliki Kejagung.

"Masing-masing kita punya keterbatasan dan kelebihan. KPK memiliki kelebihan dalam kewenangan, dukungan operasional, serta dukungan politik, hanya terbatas dalam jaringan dan jumlah anggota," tutur Prasetyo.

Kompas TV Kejagung mengungkapkan alasan mantan dirut Pertamina dijadikan tersangka.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com