Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aksi Teror di Surabaya Buka Kesempatan Polri Kejar Terduga Teroris

Kompas.com - 19/07/2018, 09:56 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol M Iqbal membenarkan penangkapan terduga teroris di Sleman, Yogyakarta. Penangkapan dilakukan pada Rabu (18/7/2018).

Iqbal menyatakan, penangkapan terduga teroris yang terjadi akhir-akhir ini merupakan pengembangan dari kasus-kasus sebelumnya. Rangkaian penangkapan berawal dari aksi teror di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

"Ini berawal dari insiden di Surabaya ketika kelompok-kelompok terduga teroris melakukan kesalahan. Polri berkomitmen untuk masuk (melakukan penangkapan)," kata Iqbal kepada wartawan, Rabu malam.

Baca juga: Terduga Pelaku Bom Pasuruan Terkait Bom Surabaya dan Aksi di Depok

Menurut Iqbal, aksi teror bom di Surabaya tersebut membuka kesempatan yang besar bagi kepolisian untuk melakukan penangkapan terduga teroris. Ini terbukti dengan telah ditangkapnya ratusan terduga teroris pascateror di Surabaya.

"Mereka itu, kelompok-kelompok itu melakukan kesalahan, sehingga membuka kesempatan untuk aparat hukum masuk, karena mereka melakukan pelanggaran hukum di Surabaya," sebut Iqbal.

Baca juga: Elegi Anak-anak di Ledakan Bom Surabaya

Ia menuturkan, kepolisian juga melakukan upaya paksa terhadap para terduga teroris tersebut. Tujuannya, imbuh Iqbal, adalah untuk alasan penegakan hukum.

Menurut dia, polisi juga akan menindak mereka yang terkait dengan jaringan kelompok teroris.

"Intinya semua yang terbukti melakukan koneksi terhadap jaringan-jaringan yang melakukan tindak pidana itu kita lakukan proses penegakan hukum," ucap Iqbal.

Kompas TV MS diketahui pendatang dari Magetan dan baru enam bulan tinggal mengontrak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com